Salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum suap lintas negara adalah perbedaan regulasi di masing-masing negara. Oleh karena itu, Indonesia harus memperkuat kerja sama internasional, terutama dalam hal perjanjian ekstradisi dan ratifikasi konvensi antikorupsi global seperti UNCAC (United Nations Convention Against Corruption).
Meskipun aturan ini merupakan langkah positif dalam memerangi korupsi lintas negara, Zainuddin berpendapat bahwa Indonesia perlu terlebih dahulu membenahi hukum dan sistem penegakan di dalam negeri.
Baca Juga: JUMAT BERSIH SMPN 1 Grogol Libatkan Seluruh Warga Sekolah
“Bagaimana kita bisa menangani korupsi lintas negara jika sistem hukum kita sendiri masih banyak kelemahan?” ujarnya.
