SURABAYA, MEMO – Kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) yang mulai diimplementasikan penuh pada tahun 2025 oleh pemerintah pusat, bertujuan meningkatkan keselamatan transportasi dan efisiensi logistik nasional. Namun, penerapan ini justru memicu gelombang protes dari para sopir truk, khususnya di Jawa Timur.
Supriyono, Koordinator II Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT), mengungkapkan bahwa para sopir telah melancarkan aksi mogok kerja pada Selasa dan Rabu (17–18 Juni 2025). Aksi ini akan dilanjutkan dengan demonstrasi besar-besaran pada Kamis dan Jumat (19–20 Juni 2025). “Ini bukan yang pertama, kami dari GSJT sudah melakukan aksi sejak tahun 2022,” ujarnya kepada RRI Surabaya pada Selasa (17/6/2025).
Supriyono menjelaskan bahwa sebenarnya para sopir tidak menginginkan muatan yang berlebihan. Namun, tuntutan dari industri memaksa mereka untuk mengangkut barang-barang dengan dimensi dan berat yang melebihi kapasitas standar truk. “Kami tidak mau bawa muatan besar-besar, tapi karena tuntutan industri, kami terpaksa,” katanya.
Masalah semakin kompleks ketika truk dengan kapasitas normal kesulitan mendapatkan muatan karena tidak sesuai dengan permintaan pasar. Supriyono menyoroti bahwa tren pasar saat ini cenderung menghendaki unit kendaraan yang besar dan panjang, bahkan untuk barang-barang ringan sekalipun. “Pasar hari ini menginginkan unit yang besar dan panjang. Barang ringan seperti ciki saja bisa tinggi muatannya,” jelasnya.
Ironisnya, Supriyono juga mengungkapkan bahwa banyak proyek pemerintah sendiri masih menggunakan kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan ODOL. “Nah proses itu kami lakukan bertahun-tahun dan saya tidak akan ngomong bahwa secara tidak langsung pemerintah juga melegalkan keadaan itu,” ujarnya, menyiratkan bahwa implementasi ODOL terkesan parsial dan belum menyeluruh.
GSJT menilai bahwa penerapan kebijakan Zero ODOL secara tiba-tiba ini tidak mempertimbangkan realitas di lapangan dan berdampak langsung pada penghasilan para sopir. Mereka merasa dipaksa tunduk pada aturan tanpa adanya solusi alternatif yang memadai, sementara pihak pasar dan industri belum sepenuhnya beradaptasi.
Oleh karena itu, GSJT mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan membuka dialog dengan para pelaku lapangan, khususnya para sopir truk, sebelum menerapkan kebijakan ini sepenuhnya. Mereka berharap solusi yang diambil dapat bersifat adil bagi semua pihak, termasuk para sopir yang merupakan ujung tombak distribusi logistik nasional. Ini adalah seruan untuk keadilan kebijakan transportasi.
