Kewajiban cuti para menteri dan pejabat negara saat terlibat dalam kampanye pemilihan umum adalah hal yang diatur dengan tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Indonesia. Ini adalah langkah penting untuk memastikan integritas dalam proses politik.
Bagaimana aturan ini diterapkan dan apa yang harus dipatuhi oleh para pejabat negara? Mari kita tinjau lebih lanjut.
Aturan Kewajiban Cuti Menteri dan Pejabat Negara Saat Kampanye Pemilu
Para menteri dan kepala lembaga negara di dalam Kabinet Indonesia Maju yang tergabung dalam tim sukses calon presiden dalam Pilpres 2024 diwajibkan untuk mengambil cuti dari tugas resmi mereka jika ingin terlibat dalam kampanye politik. Kewajiban ini telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Salah satu pasal yang mengatur hal ini adalah Pasal 302 ayat (1) yang menyebutkan, “Menteri yang menjadi anggota tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 299 ayat (3) huruf b dan huruf c dapat diberikan cuti.”
Cuti ini diberikan kepada para menteri yang aktif terlibat dalam kampanye selama satu hari kerja setiap minggu selama masa kampanye. Jika terdapat hari libur, mereka dapat menggunakan waktu tersebut untuk melakukan kampanye di luar jadwal cuti mereka.
Tidak hanya para menteri, tetapi juga para kepala daerah seperti gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota yang menjadi bagian dari tim sukses calon presiden juga harus mengambil cuti sesuai dengan Pasal 303 ayat (1), yang menyatakan, “Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, atau wali kota, dan wakil wali kota yang menjadi anggota tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 299 ayat (3) huruf b dan huruf c dapat diberikan cuti.”
Selain mengambil cuti, pejabat negara dan daerah juga dilarang menggunakan fasilitas negara dalam rangka kampanye politik. Hal ini diatur dalam Pasal 304 ayat (1). Fasilitas negara yang dimaksud meliputi kendaraan dinas pejabat negara, kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya.
Mereka juga dilarang menggunakan gedung kantor, rumah dinas, atau rumah jabatan yang dimiliki oleh pemerintah atau Pemda, kecuali dalam daerah terpencil yang pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip keadilan.
Pentingnya Pematuhan Terhadap Aturan untuk Integritas Politik yang Tinggi
Selain itu, penggunaan sarana perkantoran, peralatan telekomunikasi radio milik daerah dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota, serta fasilitas lainnya yang didanai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah juga dilarang.
Belakangan ini, Tim Pemenangan Nasional (TPN) dari calon presiden Ganjar Pranowo mengumumkan bahwa ada tiga menteri dan kepala lembaga negara yang menjadi bagian dari struktur TPN. Mereka adalah Angela Tanoesoedibjo, yang merupakan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus anggota partai politik Perindo, Benny Rhamdani, yang menjabat sebagai Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan juga anggota partai Hanura, serta Andy Widjajanto, yang mengepalai Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).
Andy memastikan bahwa keterlibatannya dalam TPN Ganjar tidak melanggar undang-undang. Ia secara resmi diumumkan sebagai Deputi Politik 5.0 dalam TPN Ganjar, dan ia menegaskan, “Terkait dengan peran saya sebagai Deputi Politik 5.0, saya akan memastikan bahwa saya akan mematuhi semua aturan yang berlaku dalam perundang-undangan.” Pernyataan ini diungkapkannya di Gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada hari Rabu, 11 Oktober.
Kewajiban Cuti Menteri dan Pejabat Negara dalam Kampanye Pemilu: Aturan yang Harus Dipatuhi
Pernyataan tegas ini datang dari Andy Widjajanto, Kepala Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), yang juga merupakan salah satu anggota Tim Pemenangan Nasional (TPN) dari calon presiden Ganjar Pranowo. Andy menegaskan bahwa keterlibatannya dalam TPN Ganjar tidak melanggar undang-undang, dan ia siap untuk mematuhi semua aturan yang berlaku dalam perundang-undangan.
Dalam konteks pemilihan umum, pematuhan terhadap aturan dan kewajiban cuti oleh para pejabat negara adalah langkah penting untuk menjaga integritas dan transparansi dalam proses politik Indonesia. Jadi, aturan ini bukan hanya sebuah peraturan biasa, tetapi juga sebuah upaya untuk menjaga prinsip-prinsip demokrasi yang kuat di negara ini.
