Rumor mengenai retaknya hubungan antara Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana di Sidoarjo akhirnya memancing reaksi dari DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo.

Dalam pernyataan sikap politik resminya, partai berlambang beringin ini secara tegas memilih posisi netral. Langkah ini diambil sebagai wujud komitmen Partai Golkar untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan, yang terpenting, memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat Sidoarjo.

Seruan Golkar: Soliditas dan Komunikasi Terbuka untuk Sidoarjo

Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo, Adam Rusydi, menjelaskan bahwa partainya tidak memiliki niat untuk mencampuri dinamika internal dalam hubungan antara Bupati dan Wakil Bupati.

Namun demikian, Golkar menyerukan agar seluruh pemangku kepentingan dapat menahan diri dan mengedepankan jalur komunikasi yang terbuka dan konstruktif. Hal ini dinilai krusial demi menjaga keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo.

“Kepemimpinan yang solid dan harmonis adalah fondasi utama bagi kelancaran roda pemerintahan dan keberhasilan pembangunan daerah,” tegas Adam pada Senin (23/6/2025).

Ia menambahkan bahwa perbedaan pandangan dalam lingkungan eksekutif adalah hal yang wajar, asalkan diselesaikan dengan bijak dan proporsional. Pernyataan ini sekaligus menegaskan prinsip etika politik dan stabilitas yang selalu dijunjung tinggi oleh Partai Golkar.

Ikatan Politik dan Perjuangan Bersama: Subandi-Mimik adalah Rekan Seperjuangan

Adam Rusydi juga mengingatkan kembali tentang ikatan politik yang kuat antara Partai Golkar dengan kedua pemimpin Sidoarjo. Subandi adalah calon yang secara resmi diusung oleh Golkar dalam Pilkada 2020.

Sementara itu, Mimik Idayana merupakan Ketua DPC Partai Gerindra, yang secara nasional adalah mitra strategis Golkar. Hubungan baik ini, menurut Adam, membuat Golkar merasa perlu untuk bersikap bijak dan mediatif dalam situasi ini.

“Bapak Subandi dan Ibu Mimik adalah rekan seperjuangan kami. Saat Pilkada Sidoarjo, kami berjuang bersama mulai dari proses rekomendasi, pendaftaran ke KPU, kampanye, hingga pelantikan,” ujar Adam.

Ia menekankan bahwa perjuangan politik ini tidaklah mudah, penuh dengan pengorbanan waktu, tenaga, hingga materi, sehingga sangat disayangkan jika hubungan personal mengganggu jalannya pemerintahan yang telah diperjuangkan bersama.

Oleh karena itu, Adam mengajak semua pihak untuk kembali pada semangat awal perjuangan, yaitu mengedepankan pelayanan terhadap rakyat Sidoarjo. Ia menegaskan, masyarakat butuh kepastian dan hasil kerja nyata, bukan kegaduhan atau drama politik yang dapat mengganggu program pembangunan daerah.

Fokus pada Kepentingan Rakyat: Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan

“Partai Golkar berpandangan bahwa masyarakat Sidoarjo membutuhkan stabilitas dan kepastian, bukan kegaduhan politik,” tandas Anggota DPRD Jawa Timur itu.

Adam kembali menyerukan kepada seluruh pemangku kepentingan, baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif, untuk menempatkan kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Soliditas dalam pemerintahan adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kemajuan daerah.

Partai Golkar Sidoarjo juga berkomitmen untuk terus mengawal setiap program pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo.

Komitmen ini akan tetap menjadi prioritas utama, terlepas dari segala dinamika atau riak politik yang mungkin terjadi di dalam pemerintahan daerah. Hal ini menunjukkan fokus Golkar pada hasil nyata dan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar hiruk pikuk politik.