Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Muhamad Faridz Afif, yang menerima perwakilan massa, mencoba memediasi situasi tersebut. Legislator ini memahami bahwa ada ikatan emosional dan sejarah panjang di RPH Pegirian. Namun, ia juga mengingatkan bahwa penataan kota memerlukan ruang untuk berkembang.
Solusi yang ditawarkan saat ini adalah skema kompensasi transportasi dan perbaikan fasilitas di lokasi baru agar menyerupai kenyamanan di lokasi lama. Namun, tawaran tersebut tampaknya belum cukup untuk meredam kekhawatiran para jagal yang terancam kehilangan pelanggan tetap di wilayah utara.
Konflik ini memunculkan kekhawatiran baru terkait stabilitas stok daging di Kota Pahlawan. Jika mogok kerja benar-benar dilakukan sebagai bentuk protes lanjutan, maka distribusi daging sapi ke pasar-pasar utama bisa terganggu. Para ahli kebijakan publik menyarankan agar pemerintah kota mengedepankan dialog partisipatif daripada pendekatan administratif semata.
Penataan kota yang estetis memang penting, namun ketahanan ekonomi kerakyatan di sektor pangan tidak boleh dikorbankan demi pembangunan gedung perkantoran baru.
Hingga berita ini diturunkan, suasana di sekitar gedung dewan telah berangsur kondusif, namun ketegangan antara kebijakan pemerintah dan aspirasi akar rumput masih terasa kental.
Kelanjutan nasib relokasi RPH Pegirian kini bergantung pada sejauh mana efektivitas komunikasi antara Pemkot Surabaya, manajemen RPH, dan para jagal dalam merumuskan solusi yang saling menguntungkan (win-win solution) sebelum operasional sepenuhnya dipindahkan ke Surabaya Barat.
Akses Gratis tiap pekan, Majalah Memo digital, e-Book Memo dan e-Course Memo Talenta , via Group WA Klikdisini, atau TELEGRAM Klikdisini
