Kericuhan Terjadi Saat GP Ansor dan Banser Bubarkan Pengajian Ustaz Syafiq Basalamah di Surabaya. Mediasi Gagal, PDIP dan PKS Minta KPU Hentikan Penggunaan Sirekap dalam Pemilu 2024.
Baca Juga: Pakar Hukum Sebut Rekrutmen Perangkat Desa Kabupaten Kediri Tahun 2023 Cacat Hukum
Hindari Konflik, Mediasi Gagal, Partai Besar Desak KPU Amankan Pemilu
Anggota Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) serta Barisan Ansor Serbaguna (Banser) menyela kegiatan pengajian yang dipimpin oleh Ustaz Syafiq Riza Basalamah di Masjid Assalam Purimas, Gunung Anyar, Surabaya, pada hari Kamis (22/2).
Kejadian tersebut menciptakan kekacauan ketika anggota GP Ansor dan Banser Gunung Anyar berbentrok dengan para jemaah Masjid Assalam Purimas.
“Asyiknya, saat kami berusaha untuk menjaga situasi, mereka justru tidak menyambut kedatangan kami dengan baik. Hal itu bahkan berujung pada tindakan kekerasan. Sebanyak enam orang menjadi korban dalam insiden tersebut. Kericuhan terjadi dua kali, pertama sekitar pukul 17.00 WIB, kemudian pada pukul 18.30 WIB menjelang maghrib,” ungkap Asyiqun Nahdli, Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) GP Ansor Gunung Anyar, ketika dihubungi semalam.
Asyiqun menyatakan bahwa pihaknya telah mengirim surat keberatan kepada pengurus masjid setempat terkait kegiatan pengajian yang dipimpin oleh Syafiq Basalamah.
Baca Juga: Kekayaan Alam Jawa Timur: Daerah Penghasil SDA Lengkap
Kemudian, Ansor dan takmir masjid melakukan mediasi yang difasilitasi oleh Kepolisian Sektor Gunung Anyar. Akhirnya, semua pihak sepakat untuk membatalkan pengajian tersebut.
“Awalnya, ada penolakan, namun setelah mediasi di kantor polisi, kami mencapai kesepakatan, namun sayangnya kesepakatan tersebut dilanggar. Meskipun awalnya kita telah sepakat untuk membatalkan acara ini, namun di media sosial mereka masih menyebarkan informasi bahwa acara tersebut tetap akan berlangsung,” paparnya.
Asyiqun menegaskan bahwa penolakan terhadap pengajian Syafiq Basalamah dikarenakan adanya dugaan bahwa yang bersangkutan memiliki pandangan yang radikal.
“Gunung Anyar merupakan tempat berkembangnya pesantren dan ulama yang memiliki semangat kebangsaan,” tambahnya.
Asyiqun menyatakan bahwa isi dari kajian yang disampaikan oleh Syafiq Basalamah dapat menimbulkan konflik dan mengganggu ketenangan di wilayah Gunung Anyar.
“Masalahnya bukan hanya pada tokohnya, tetapi juga pada prinsip dakwah yang diterapkan, di mana dia menyalahkan golongan lain,” jelasnya.
Menurutnya, pandangan atau isi ceramah dari Ustaz Syafiq tersebut bertentangan dengan ajaran Ahlussunnah wal Jama’ah yang dianut oleh masyarakat di Kecamatan Gunung Anyar.
Kericuhan di Surabaya Akibat Pembubaran Pengajian, PDIP-PKS Desak KPU
Belum ada pernyataan resmi dari pengurus atau takmir Masjid Assalam Purimas. Begitu juga dari Kepala Kepolisian Sektor Gunung Anyar, Iptu Irwansyah Putra.
Di sisi lain, dua partai politik telah mengirimkan surat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menolak dan menghentikan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) dalam proses penghitungan Pemilu 2024.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan penolakan mereka terhadap penggunaan Sirekap dalam proses rekapitulasi hasil Pemilu 2024 di semua tingkatan.
“PDI Perjuangan menolak penggunaan Sirekap dalam proses rekapitulasi perolehan suara hasil Pemilu 2024 di semua tingkatan pleno,” demikian salah satu poin dalam surat yang ditujukan kepada KPU dan ditandatangani oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP, Bambang Wuryanto, serta Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.
Bambang Wuryanto, Ketua Bappilu PDIP, menyatakan bahwa meskipun awalnya mereka tidak mempermasalahkan penggunaan Sirekap sebagai alat bantu dalam menghitung suara secara daring, namun banyak kesalahan yang terjadi dalam proses tersebut.
“Sistem tersebut telah kehilangan kredibilitasnya karena banyak kesalahan, sehingga sebaiknya sistem ini dihentikan dan kembali menggunakan sistem manual,” tegasnya.
Setelah PDIP, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga mengirimkan surat kepada KPU untuk menghentikan penggunaan Sirekap dalam proses perhitungan hasil Pemilu 2024. PKS menilai bahwa Sirekap telah menimbulkan kegaduhan publik dan merugikan peserta pemilu.
“PKS meminta kepada KPU untuk menghentikan publikasi Sirekap,” demikian bunyi pernyataan dalam surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal PKS, Aboe Bakar Al Habsyi.
PKS mengkritik sistem konversi dari pembacaan formulir C-Hasil yang diunggah tidak berfungsi dengan baik dan telah mengakibatkan banyak kesalahan dalam proses perhitungan suara.
Surat yang meminta penghentian Sirekap tersebut telah dikonfirmasi oleh Juru Bicara PKS, Ahmad Mabruri.
PDIP dan PKS Desak KPU untuk Berhenti Gunakan Sirekap dalam Pemilu 2024
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan penolakan mereka terhadap penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) dalam proses penghitungan Pemilu 2024.
PDIP, melalui Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Bambang Wuryanto dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto, menilai bahwa Sirekap telah kehilangan kredibilitasnya karena banyak kesalahan yang terjadi, sehingga mereka mendesak KPU untuk menghentikan penggunaan sistem tersebut dan kembali menggunakan sistem manual.
PKS juga mengirimkan surat serupa kepada KPU, yang menyoroti banyaknya kesalahan dalam proses perhitungan suara dan menilai bahwa Sirekap telah menimbulkan kegaduhan publik serta merugikan peserta pemilu.
Juru Bicara PKS, Ahmad Mabruri, telah mengonfirmasi bahwa surat yang meminta penghentian penggunaan Sirekap tersebut telah dikirimkan.
