Saat ini, proses pembangunan Pusat Data Nasional pertama sedang dilaksanakan di Cikarang, Jawa Barat, dengan target selesai pada Oktober tahun ini, sesuai dengan informasi yang tersedia di laman resmi Kominfo. Selanjutnya, pemerintah merencanakan pembangunan PDN di Batam dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pusat Data Nasional membantu infrastruktur pemerintahan dalam mengurangi duplikasi pengeluaran, mempercepat konsolidasi data nasional, mengintegrasikan layanan publik nasional, serta menjamin keamanan data negara dan pribadi WNI.
Dalam menghadapi gangguan saat ini, Kementerian Kominfo telah menyediakan Pusat Data Nasional Sementara yang dapat digunakan oleh seluruh instansi pemerintah. Hal ini diharapkan dapat memfasilitasi proses migrasi data center dari instansi pemerintah, meskipun dilakukan secara bertahap.
Layanan dari Pusat Data Nasional Sementara meliputi penyediaan Government Cloud Computing, integrasi dan konsolidasi pusat data Pemerintah Pusat dan Daerah ke dalam PDN, serta penyediaan platform perangkat lunak proprietary dan Open Source, serta teknologi pendukung big data dan AI untuk Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa (IPPD).
Dampak Gangguan Pusat Data Nasional dan Langkah-Langkah Penanganannya
Serangan terhadap Pusat Data Nasional pada Kamis (20/6) menyoroti kerentanan infrastruktur teknologi pemerintah dalam menghadapi ancaman siber. Gangguan ini tidak hanya mempengaruhi layanan publik seperti keimigrasian, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran akan keamanan data nasional. Untuk menanggapi hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengambil langkah-langkah darurat dengan menyediakan Pusat Data Nasional Sementara berbasis cloud.
Pembangunan Pusat Data Nasional di berbagai wilayah termasuk Cikarang, Batam, dan Ibu Kota Nusantara (IKN) menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat infrastruktur dan keamanan data negara. Dengan demikian, perbaikan dan modernisasi sistem ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan dan efisiensi layanan publik secara keseluruhan.
