Dalam suasana dinamika politik yang semakin kental, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mendapati dirinya tengah menjadi sorotan isu kemungkinan mundur dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Meski Sekjen Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah, menyatakan ketidaktahuannya terkait isu ini, ia menduga bahwa peristiwa ini merupakan bagian dari permainan politik yang tengah berlangsung.
Baca Juga: Pakar Hukum Sebut Rekrutmen Perangkat Desa Kabupaten Kediri Tahun 2023 Cacat Hukum
Di tengah keramaian isu tersebut, Kementerian PUPR tetap tancap gas menjalankan tugas-tugasnya, dengan menegaskan bahwa fokus utama adalah pada hasil kerja di tengah gejolak politik.
Mundurnya Menteri PUPR
Kementerian PUPR menegaskan bahwa saat ini Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, sedang berfokus pada pekerjaannya di tengah isu tentang kemungkinan mundurnya dari pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah, menyatakan ketidaktahuannya mengenai isu mundur tersebut, namun ia menduga bahwa hal tersebut merupakan bagian dari dinamika politik.
Zainal menyatakan, “Ini adalah masalah politik, saya tidak mengetahui. Belum ada informasi yang saya terima. Saya juga belum berkesempatan untuk bertemu dengan Pak Menteri,” diungkapkannya di Kompleks DPR RI, Jakarta, pada hari Kamis (18/1).
Baca Juga: Diduga Tak Kantongi Ijin, Tambang Galian C di Desa Banyuputih Wringin, Disorot LSM GIPSI
Menurut Zainal, berita tentang kemungkinan mundurnya Basuki dari kabinet tidak begitu mengejutkan, terutama karena saat ini merupakan tahun politik. Namun, Zainal menekankan bahwa Kementerian PUPR tetap fokus pada pelaksanaan tugas-tugasnya.
“Semua ini biasa terjadi di tahun politik. Yang penting, Kementerian PUPR tetap bekerja, tugas-tugas diberikan, dan kami melaksanakannya, sesuai harapan semua pihak,” jelasnya.
Kementerian PUPR Hadapi Tantangan Politik
Sebelumnya, Faisal Basri mengungkapkan bahwa ada dua menteri yang sangat siap untuk mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
