Pada awalnya, pemerintah berencana memberikan tambahan PMN sebesar Rp5 triliun untuk PLN pada tahun 2023, sehingga total dana yang akan diterima BUMN sektor kelistrikan mencapai Rp10 triliun. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Komisi XI DPR RI menolak pemberian dana sebesar Rp10 triliun untuk PLN pada Oktober 2023.
Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PLN, mengungkapkan bahwa penambahan PMN tersebut diperlukan untuk mendukung tugas PLN dalam menyediakan penerangan di seluruh Indonesia. Setelah ditolak, PLN kembali mengusulkan PMN untuk tahun anggaran 2024 sebesar Rp5,86 triliun, yang akan digunakan untuk memberikan listrik kepada 2.097 desa di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Pakar Hukum Sebut Rekrutmen Perangkat Desa Kabupaten Kediri Tahun 2023 Cacat Hukum
Proyek ini mencakup pembangunan jaringan tegangan rendah (JTR) sepanjang 4.363 km dan jaringan tegangan menengah (JTM) lebih dari 7.589 km.
Menyinari Indonesia: Tantangan dan Harapan Listrik Desa
Pertentangan antara Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan terkait alokasi dana untuk PLN semakin memunculkan urgensi penyediaan listrik desa. Dengan penolakan pemberian PMN senilai Rp10 triliun pada Oktober 2023, PLN terpaksa mengusulkan PMN sebesar Rp5,86 triliun untuk tahun anggaran 2024.
Proyek ini akan melibatkan pembangunan jaringan tegangan rendah dan menengah sepanjang ribuan kilometer untuk menyinari 2.097 desa di seluruh Indonesia. Sementara tantangan finansial masih mengemuka, harapan untuk menerangi setiap sudut tanah air masih menjadi fokus utama pemerintah.
