Jakarta, Memo
Untuk mencegah naiknya angka kematian ternak sapi dan semakin meluasnya Virus PMK, Pemerintah Percepat Vaksinasi.
Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto menjelaskan, pemerintahan terus lakukan beragam usaha untuk tekan kenaikan dan menahan meluasnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak.
Airlangga mengutarakan, sekarang ini pemerintahan berusaha untuk secepat-cepatnya lakukan penyediaan dan distribusi vaksin dengan jumlah besar, dan selekasnya lakukan vaksinasi ke hewan ternak.
“Sama ini diharap herd immunity dapat selekasnya terwujud,” kata Airlangga dalam keterangan jurnalis yang diterima, Senin (20/6/2022).
Menurut Airlangga, vaksinasi PMK pertama dilaksanakan pada 14 Juni 2022 di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, seterusnya akan didorong untuk vaksinasi dasar yakni 2x vaksinasi dalam jarak 1 bulan, dan booster vaksin tiap enam bulan.
Untuk melakukan Program Vaksinasi itu, akan dilaksanakan oleh sekitaran 1.872 tenaga kesehatan dan 4.421 paramedis.
Airlangga menyebutkan, minimal diperlukan sekitaran 28 juta Jumlah Fokus Vaksinasi untuk menangani pandemi ini. Sekarang ini, tiga juta jumlah vaksin telah di-import, di mana 0.delapan juta jumlah pada proses penyediaan Pemerintahan, dan yang 2.dua juta jumlah sedang proses refocusing (memfokuskan) untuk pendanaan bujet.
Seterusnya, pengadaan vaksin dalam tiga bulan kedepan sanggup lebih dari 16 juta jumlah dari Importir Penyedia Vaksin. Dan, vaksin dalam negeri dari PUSVETMA dan dari produsen vaksin dalam negeri yang lain.
“Pemerintahan sedang menuntaskan pembelian vaksin tiga juta jumlah supaya bisa selekasnya dialokasikan dan dilaksanakan vaksinasi pada ternak fokus. ” kaanya
Sementara, untuk penuhi keperluan 28 juta jumlah sampai akhir 2022, satu diantaranya Pemerintahan akan bekerja bersama dengan importir swasta dalam jumlah vaksin yang sama sesuai keperluan, dengan kontrol dan pemantauan Pemerintahan. Disamping itu, Pemerintahan mempersiapkan SDM terbiasa untuk vaksinasi PMK dan penandaan (eartage) dan pencatatan ternak, terang Menko Airlangga.
Dia menambah, ternak yang telah divaksin wajib terpasang pertanda dalam telinga hewan atau eartage (dengan pengembang mekanisme yaitu PT PERURI), dan sekarang ini telah ada 236 ribu eartage.
“Kita harus menimbang keadaan yang bertambah luas, tidak cuma permasalahan penangkalan, tetapi menyaksikan resiko yang akan datang, karena hewan ternak ialah asset . Maka jika PMK tidak terselesaikan bisa menjadi rugi yang tidak ternilai, terutamanya untuk peternak kecil,” sambungnya.
Ingat jumlah vaksinasi PMK masih rendah, kata Airlangga, karena itu perlu dilaksanakan penataan dan pemantauan lalulintas Hewan dan Ternak, untuk Kecamatan atau Dusun mendasarkan pada zonesi, yaitu Zone Merah (Wilayah Pandemi), Zone Oranye (Wilayah Terjangkit), Zone Kuning (Wilayah Tersangka) dan Zone Hijau (Wilayah Bebas).
Disamping itu, jalan raya hewan ternak antara zone resiko akan terus dipantau dan dikontrol oleh TNI/POLRI.
“Mekanisme ini perlu dikerjakan, tidak boleh cuma menyaksikan prosentase kasus yang kecil, tetapi kita tidak mau ini selalu semakin makin tambah meluas,” ucapnya.
Dalam mendukung penanganan PMK ini, pemerintahan putuskan akan memakai dana APBN, APBD, dan sumber dana yang lain. Khususnya untuk melakukan gagasan pemberian santunan untuk Peternak (khususnya Peternak kecil), yang hewan ternaknya mati terserang PMK atau yang terserang potong paksa.
