“Jika terjadi dua hingga tiga kali kasus serupa, rekomendasinya bisa sampai pada penutupan operasional,” tegasnya.
Selain aspek kualitas dan pengawasan, Nurhadi menyoroti pentingnya kolaborasi antara pengelola SPPG dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Ia mendorong agar kebutuhan bahan pangan, khususnya sayuran, dapat dipasok dari petani lokal sebagai bagian dari penguatan ekonomi daerah.
Baca Juga: Bos Wisata Kampung Coklat Beri THR kepada 7.000 Peserta Pengajian
Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan arahan Prabowo Subianto mengenai penguatan kearifan lokal dan pemberdayaan potensi dalam negeri.
Di sisi lain, ia menegaskan bahwa keterbukaan terhadap media merupakan bagian penting dari sistem pengawasan. Pengelola dapur, kata dia, tidak perlu bersikap tertutup selama peliputan dilakukan sesuai prosedur. Ia menambahkan, saat ini dapur SPPG telah dilengkapi kamera pengawas (CCTV) serta sistem pelaporan terintegrasi yang terhubung ke pusat.
Baca Juga: SPPG Ringinanyar Mulai Jalan Dulu, Ahli Gizi dan SLHS Menyusul: Pengawasan Ke Mana?
“Pengawasan ini dilakukan bersama, baik oleh pemerintah, media, maupun masyarakat. Klarifikasi juga penting agar informasi yang beredar tetap berimbang,” pungkasnya.
Sementara itu, Tenaga Ahli Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Abdullah Kamil menyampaikan bahwa peran media amat penting dalam memberikan informasi soal program MBG kepada masyarakat. Dia menegaskan, BGN terus mendorong adanya keterbukaan informasi yang lengkap bagi publik.
Baca Juga: RUPS BPR Penataran, Perkuat Manajemen Risiko Kredit
“Peran media disini kita harapkan dapat memberikan informasi yang berkeadilan. Informasi yang betul-betul utuh dan lengkap sesuai kondisi yang ada,” jelasnya. **
