MEMO.CO.ID, BLITAR — Program bingkisan Lebaran bagi pengurus RT, RW, LPMK, dan kader posyandu di Kota Blitar kembali masuk radar DPRD. Setelah tidak dianggarkan pada 2026, program yang sebelumnya berjalan pada 2025 itu kini diminta kembali dimasukkan dalam APBD 2027.
Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar, Agus Zunaidi, mendesak pemerintah kota mengalokasikan kembali anggaran yang diperkirakan mencapai Rp2 miliar tersebut.
Bagi Agus, persoalannya bukan terletak pada harga bingkisan. Ia menilai program itu merupakan bentuk penghargaan bagi para pengurus lingkungan dan kader yang selama ini ikut membantu pemerintah melayani masyarakat.
“Ini bukan masalah nilai. Kalau nilai RT, RW mungkin bisa beli sendiri. Tapi, ini bentuk perhatian kepada mereka yang telah membantu pemerintah,” kata politikus PPP itu, Selasa 20 Oktober 2026.
Persoalannya, program yang sempat diberikan pada 2025 itu justru tidak berlanjut pada 2026. Kini, DPRD kembali meminta agar anggarannya disiapkan untuk tahun berikutnya.
Agus menyebut kebutuhan dana sekitar Rp2 miliar untuk bingkisan bagi pengurus RT, RW, LPMK, dan kader posyandu. Namun, hingga saat ini, menurut dia, anggaran tersebut belum diajukan oleh pihak eksekutif.
“Total anggarannya sekitar Rp2 miliar. Tahun lalu tidak diajukan, tahun ini juga belum diajukan oleh eksekutif. Kami meminta agar dialokasikan kembali,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar, Heru Eko Pramono, menyatakan program bingkisan Lebaran akan dimunculkan dalam pembahasan APBD 2027 sebagai salah satu program wali kota.
“Nanti di pembahasan APBD 2027 menjadi salah satu program Wali Kota yang akan dimunculkan. Karena pembahasan APBD 2027 dengan Banggar masih belum dilakukan, perkiraan awal bulan depan,” kata Heru.
Pernyataan BPKAD itu menjadi sinyal bahwa program tersebut berpeluang kembali masuk perencanaan anggaran. Namun, sampai pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dilakukan, belum ada kepastian mengenai besaran alokasi maupun realisasi program.
Dengan demikian, permintaan Komisi I masih harus diuji dalam pembahasan anggaran. Apakah bingkisan Lebaran benar-benar kembali tersedia pada 2027 atau sekadar menjadi usulan, jawabannya akan ditentukan melalui keputusan anggaran pemerintah kota dan DPRD.
