“Itu penyebabnya kami mengharap pemerintahan dapat memakai beberapa sumber dana yang ditujukan untuk penyelenggaraan haji untuk tutupi ongkos kekurangan sejumlah Rp 1,5 triliun itu. Misalkan lewat sumber bujet yang berada di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), salah satunya dari dana efektivitas haji sebelumnya dan nilai manfaat, ” tutur Sekjen Partai Gerindra itu.
Kementerian Agama menyiapkan penyelenggaraan beribadah haji dengan ikuti peraturan Arab Saudi. Paket beribadah haji untuk Indonesia diputuskan sekitar 100.051 jamaah dengan persyaratan telah vaksin komplet dan berumur di bawah 65 tahun.
Muzani menghargai Menteri Agama Gus Yaqut yang dengan cepat lakukan koordinir dengan Komisi VIII DPR RI terkait dengan kekurangan dana haji ini. Mengingat beberapa calon jamaah Indonesia mulai akan diberangkatkan pada 4 Juni kedepan.
“Kami menghargai Menteri Agama Gus Yaqut yang dengan cepat lakukan koordinir dengan DPR terkait kekurangan dana haji ini. Pemerintahan datang untuk pastikan jika kelangsungan dan kejelasan realisasi haji di tahun ini berjalan baik,” papar Ketua Fraksi Gerindra ini.
Di lain sisi, Fraksi Gerindra minta ke Pemerintahan lewat Kementrian Agama dan BPKH dalam pengaturan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada tahun akan datang harus memerhatikan factor external untuk selalu memerhatikan ada kemampuan peningkatan ongkos yang terjadi setiap saat.
Kementerian Agama ditahun-tahun kedepan perlu lakukan peruntukan bujet untuk biaya penyelenggaraan haji khusus yang mengambil sumber dari APBN.
