“Kami sudah lihat langsung, limbah cair dari kandang mengalir begitu saja ke sungai. Ini sudah mengancam kehidupan warga satu desa. Mana peran Pemkab? Mereka punya wewenang memberi sanksi berat, bahkan mencabut izin, tapi yang kami lihat cuma diam dan pembiaran,” tegas Agus, dengan nada geram, Rabu (19/11/2025).
Warga mempertanyakan, mengapa sanksi administrasi atau paksaan terhadap perusahaan peternakan besar tersebut seolah gugur begitu saja begitu meninggalkan meja rapat.
Baca Juga: Pelatihan Tunas 3 TIDAR di Blitar, Gerindra Siapkan Pemimpin Muda Menuju 2029
“Kalau Pemkab tidak mengambil langkah tegas dalam waktu dekat, kami, warga, yang akan turun ke jalan. Kami sudah cukup sabar melihat sungai kami diracuni,” ancam Agus.
Pemkab Blitar memegang kunci untuk menyelesaikan krisis ini. Dengan bukti pencemaran yang telah diakui oleh pihak legislatif, pertanyaan mendasar yang muncul adalah: KepeKepentingan apa yang menyebabkan Pemkab Blitar, hingga hari ini, enggan menggunakan otoritasnya untuk melindungi kesehatan dan lingkungan warganya sendiri?
Baca Juga: Ratusan Massa GPI Demo PN Blitar, Soroti Dugaan Rekayasa Hukum
