NGANJUK, MEMO – Harga kain seragam siswa tingkat SMP di Kabupaten Nganjuk di musim SPMB tahun ini ternyata masih tergolong tinggi.
Dari data yang berhasil dihimpun, harga 4 setel kain seragam siswa baru dibandrol oleh pihak koperasi sekolah tembus hingga jutaan rupiah.
Baca Juga: Tragedi Wanita Muda di Ngronggot Nganjuk Ditemukan Meninggal Dunia di Area Belakang Rumah
Seperti di salah satu lembaga sekolah negeri jenjang SMPN di wilayah Kecamatan Ngronggot , harga 4 setel kain seragam dijual seharga Rp 1.450.000,-.
Selain kewajiban membayar kain seragam semahal itu, para wali murid juga harus membayar satu paket Lembar Kerja Siswa ( LKS) seharga Rp 250.000,-.Jadi total biaya yang wajib dibayar oleh para wali murid sejumlah Rp 1.700.000,-.
Dengan angka itu mungkin tidak menjadikan beban bagi wali murid yang status ekonominya di atas rata rata. Namun sebaliknya itu akan dirasakan berat untuk wali siswa katagori miskin.
Terbukti, akibat harga kain seragam mahal, beragam keluhan wali siswa miskin bermunculan. Dan tidak sedikit mengaku belum bisa membayar lunas ke koperasi alias masih mencicil.
Baca Juga: PC Muhammadiyah Kertosono Besok Tunaikan Sholat Ied Di Lima Titik
Tapi dibalik fakta itu, ternyata ada konsekwensi yang harus ditanggung oleh wali siswa yang belum mampu membayar lunas kain seragam. Apa itu ?. Ini pengakuan polos salah satu wali siswa miskin di salah satu SMPN di wilayah Kecamatan Ngronggot.
” Untuk mendapatkan empat setel kain seragam syaratnya harus membayar lunas dulu. Kalau masih mengangsur tidak akan diberikan,” ujar MY salah satu wali siswa miskin yang tidak bersedia namanya ditulis.
Dikatakan MY, hal terburuk itu dialaminya sendiri. Karena baru bisa titip uang Rp 700 ribu akhirnya belum bisa menerima kain seragam dari pihak koperasi sekolah.
Anehnya, masih kata MY uang titipan yang sudah dibayar ke sekolah ternyata tidak diberi bukti pembayaran berupa kwitansi. ” Hanya ditulis di buku saja,”aku MY.
Dengan realita itu tampaknya mengundang reaksi keprehatinan sesama masyarakat kaum sandal jepit. Artinya hal buruk juga dialami sejumlah wali siswa katagori miskin .
” Kulo geh sami dereng nampi seragam,” keluh sejumlah wali siswa miskin yang berhasil ditemui awak media.
Fakta seperti itu menurut analisa kebijakan dari lembaga swadaya masyarakat ( LSM) patut untuk dijadikan catatan penting bagi dinas pendidikan. Termasuk peran Saber Pungli harus pro aktif untuk mengambil tindakan tegas. ( Adi )
