Jakarta, Memo |
Dua Menteri Kabinet Jokowi Luhut Panjaitan dan Sri Mulyani, selalu beda cara, dalam menangani ekonomi di tengah pandemi. Sehingga, penanganan ekonomi Jokowi, selalu glagapan ( tidak siap, red )dalam menangani dan menghadapi Covid 19.
Baca Juga: Pemerintah Salurkan Enam Program Bansos Serentak Mulai April 2026
Sudah lama, dua menteri kabinet Jokowi, selalu beda pandangan. Khususnya, menyikapi persoalan pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid 19. Terlebih, menjelang liburan akhir tahun 2020 ini. Menteri yang satu, menghendaki injak rem, satunya longgar dengan protokol kesehatan.
Adalah Menko Luhut Pandjaitan dan Menkeu Sri Mulyani. Menjelang tutup tahun akhir Desember ini, Luhut Panjaitan memerintahkan Gubernur DKI Jakarta untuk menerapkan dan memperketat lagi PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, di DKI Jakarta. Luhut memerintahkan Anies Baswedan untuk memperketat aktifitas bekerja dari rumah hingga 75 %.
Baca Juga: Strategi Efisiensi Energi Pemerintah Lewat Kebijakan WFH ASN Setiap Hari Jumat
“Saya perintahkan pada Pak Gubernur untuk meneruskan kebijakan membatasi jam operasional hingga pukul 19:00 serta memberi batasan jumlah orang yang berkumpul di mall, cafe dan semua tempat hiburan,” tegas Luhut.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap tidak ada lagi kebijakan injak rem darurat, menjelang akhir tahun. Menurut menteri keuangan, menangani ekonomi agar Indonesia tidak terpuruk, tidak bisa satu sisi hanya memperhatikan kesehatan saja. Dua sisi penanganan yakni ekonomi dan kesehatan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan.
Baca Juga: Cara Cek Penerima Bansos PKH dan BPNT 2026 Terbaru Jelang Pencairan Tahap II April
Menurutnya, dilihat kegiatan ekonomi di Indonesia yang mulai pulih ditujukan dan dikombinasikan penanganan Covid-19. Oleh karena itu penanganan Covid-19 dan perekonomian tidak bisa dipisahkan dan harus jadi satu kesatuan. “Kedua-duanya saling beri dukungan bukan melemahkan,” katanya.
Sri Mulyani juga menjelaskan gambaran di beberapa negara besar yang juga mulai mempersiapkan kemungkinan terburuk dari situasi krisis kesehatan ini akibat Covid-19. ” Di Amerika Serikat, di Eropa, bahkan Jerman, sekarang sudah mempertimbangkan akan terjadinya restriksi yang sangat ketat. Prancis mengalami hal yang sama,” imbuhnya.
” Jelang akhir tahun, bulan Desember ini semua kegiatan masyarakat akan terus meningkat akibat libur panjang. Beberapa hari lalu, Indonesia punya gawe Pilkada dan kita harus betul-betul menjaga agar jangan sampai rem harus diinjak hanya karena Covid-19 mengalami eskalasi meningkat secara pesat,” ujar Menteri Keuangan RI. ( fid )
