[ad_1]
Bondowoso, Memo
Melalui surat rekomendasi DPRD Bondowoso terkait hak interpelasi agar memberikan sanksi tegas kepada pejabat yang dinilai melakukan pelanggaran hukum dalam mutasi jabatan kini lempeng.
Mereka kini memiliki alasan bahwa tugas DPRD sudah tuntas dengan memberikan rekomendasi itu ke Bupati Bondowoso KH Salwa. Sehingga kini DPRD tak lagi bisa mengintervensi Bupati sehingga memuluskan rekomendasi itu dengan menjatuhkan sanksi yang setimpal kepada pejabat tersebut.
Meski demikian, ketua DPD LSM Jaka Jatim, Jamharir mengatakan meskipun DPRD sudah melayangkan surat rekomendasi ke Bupati namun DPRD tidak memberikan dukungan politik yang kuat pada Bupati, maka bukan tidak mungkin surat rekomendasi tersebut akan hambar.
“Bila Bupati bergerak sendiri tanpa ada perlindungan politik yang kuat, ini sama halnya menutup ruang gerak petahana untuk melakukan sanksi tegas pada pejabat terkait karena Bupati telah memilih pejabat tersebut dengan pemikiran yang matang.
