Anik menegaskan bahwa keputusan soal Pergantian Antar Waktu (PAW) tidak menjadi kewenangan BK, melainkan ranah partai politik. “Kalau tidak selesai, kami serahkan ke fraksi. Untuk PAW itu ranah partai,” tegasnya.
Secara terpisah, RD mengatakan dirinya telah dihubungi oleh Ketua BK, dan mendapatkan informasi bahwa terlapor menyatakan bersedia bertanggung jawab penuh, dengan syarat dilakukan tes DNA terlebih dahulu untuk memastikan hubungan biologis.
Baca Juga: Warga Pilih Dialog, Tapi Aksi Tetap Opsi Jika Kesepakatan Dilanggar
RD mengaku tidak keberatan dengan syarat tersebut, namun meminta agar semua biaya tes DNA ditanggung oleh terlapor, serta dilakukan oleh lembaga independen yang netral.
“Kalau beliau minta tes DNA, saya setuju. Tapi biayanya ditanggung dan tesnya harus di lembaga yang independen,” pungkasnya.
Baca Juga: Puluhan Ribu Jaminan Kesehatan Warga Blitar Dinonaktifkan Secara Masal Tahun Ini
