MEMO,Jakartal: Dalam sebuah terobosan mengejutkan, Anggota DPR dari PDI-P, Edy Wuryanto, mendesak Kementerian Kesehatan untuk segera menyelesaikan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) 2025-2029.
Tindakan ini memunculkan kekhawatiran akan urgensi perencanaan kesehatan nasional di masa mendatang.
Legislator PDI-P Edy Wuryanto Tekankan Pentingnya Rencana Induk Bidang Kesehatan
Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, telah mengajukan permohonan kepada Kementerian Kesehatan untuk segera menyelesaikan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK). Beberapa hari yang lalu, ia dengan tegas mengatakan, “Saya mendesak Menkes agar segera menyelesaikan RIBK 2025-2029.”
Legislator dari partai PDI-P ini berargumen bahwa penyelesaian RIBK harus dilakukan secepat mungkin karena hal ini akan memungkinkan pelaksanaan sosialisasi segera dilakukan. Selain itu, baik pemerintah pusat maupun daerah dapat menyesuaikan rencana keuangan mereka untuk tahun 2025.
Percepat Sosialisasi dan Anggaran: RIBK 2025-2029 Mendesak untuk Dilengkapi
Edy juga menekankan bahwa menjelaskan rencana induk bidang kesehatan bukanlah tugas yang mudah. Proses transisinya memerlukan waktu dan kerjasama yang baik. Ia mengatakan, “Proses ini membutuhkan pemahaman bersama.”
Menurut Edy, semakin cepat RIBK diselesaikan, semakin cepat pula pemerintah pusat dan daerah dapat memahami dan menyesuaikan perencanaan anggaran mereka. Selama ini, anggaran untuk belanja wajib (mandatory spending) dialokasikan sebesar 5 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Mandatory spending adalah pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang dan khususnya diperuntukkan bagi Kementerian Kesehatan untuk mendukung program-program pembangunan kesehatan yang esensial.
