Jakarta, Memo
Komisi IV DPR RI prihatin pada Perum Bulog atas penugasan menyerap cadangan beras pemerintah (CBP). Di semester I-2020 ini, Perum Bulog ditugaskan meresap CBP serta mempertahankan posisi stok 1,4 juta ton di gudangnya.
Bagi anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka dari fraksi Demokrat, posisi Bulog sangat memprihatinkan karena harus terus meresap beras dari petani, tetapi susah untuk menyalurkan ataupun menjualnya ke pasar-pasar.
Sedangkan, beras yang dibeli Bulog dari petani memakai dana pinjaman dari bank yang menggunakan bunga komersil. Baginya, apabila perihal ini terus terjadi maka Bulog terancam kehilangan kemampuan untuk meresap beras petani.
“Mengapa Bulog dibuat semacam ini? Utamanya pada waktu panen tidak sanggup membeli hasil panen petani,” kata Suhardi dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Perum Bulog, Kamis (25/6/2020).
Dia mencontohkan, saat dia hendak membeli 32 ton beras dari Divre Bulog di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, pasokan yang ada cuma 25 ton. Baginya, perihal ini menunjukkan rendahnya kemampuan Bulog secara finansial untuk meresap beras dari petani lebih banyak.
“Bulog sanggup memberikan kita 25 ton, lalu kita beli dengan harga Rp 12.500/kilogram sama dengan HET. Sedangkan kebutuhan kita untuk dibagikan ke warga 32 ton, kita beli di luar sisanya. Itu menunjukkan memanglah dikala ini sangat lemah kondisi Bulog,” uacapnya.
Dalam peluang yang sama, anggota Komisi IV DPR RI Hermanto dari fraksi PKS berkata, sistem manajemen keuangan maupun tata kelola koperasi di Bulog menjadi berat sebelah. Karenanya, Bulog terus berupaya meresap CBP tanpa bantuan dana talangan langsung dari pemerintah.
“Bulog itu di dalam koperasinya jadi tidak balance. Antara penugasan membeli, disuruh membeli terus, namun tidak ditugaskan untuk menyalurkan. Saya memandang jika perkara kebijakan dasar ini tidak dituntaskan, saya menebak ke depannya Bulog akan memiliki problem terus,” jelasnya.
Tidak hanya itu, bila Bulog susah menyalurkan beras ke pasar maka ancaman stok berlebih terus menjadi nyata. Dia mengkhawatirkan, keadaan itu dapat menimbulkan beras semakin turun kualitasnya serta merugikan negara.
“Jika terjadi over stock yang rugi bukan cuma Bulog, sebab itu merupakan uang negara, ya yang dirugikan negara serta rakyat, bangsa secara keseluruhan,” pungkas Hermanto. (ARM)
