Menanggapi aspirasi aliansi RT/ RW seperti disampaikan Kepala Dinas PMD Nganjuk Sopingi di ruang rapat bahwa untuk tahun ini selama tiga bulan terhitung mulai bulan Oktober November dan Desember pemerintah daerah baru bisa memberikan kenaikan hak intensif RT/RW sebesar Rp 50 ribu.
Baca Juga: Team Baksos AWN Jadi Burbershop Dadakan, Tiga ODGJ Jalanan Dicukur Rapi
” Mengingat kemampuan keuangan daerah sangat terbatas sehingga belum bisa memenuhi keinginan aliansi secara maksimal. Uang kenaikan Rp 50 ribu itupun diambilkan dari dana bagi hasil pajak dan retrebusi daerah,” terang Sopingi.
Dibeberkan Sopingi juga , di tahun 2025 ini dana transfer dari pusat terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 275 Milyar. Dengan efisiensi tersebut, secara otomatis akan berdampak pada pengurangan pos anggaran dana desa dan alokasi dana desa di tahun 2026 mendatang.
Baca Juga: Kesandung Perkara Korupsi APBDES, Kades Dadapan Dituntut 1 Tahun 10 Bulan Penjara
” 2026 dana desa dan alokasi dana desa di Kabupaten Nganjuk mengalami penurunan anggaran sebesar Rp 20 milyar. Ini real kondisi keuangan daerah saat ini,” beber Sopingi.
Baca Juga: Jelang Lebaran, Protes Jalan Rusak Jadi Trend Publik , Dinas PUPR Kewalahan Terima Laporan
Mendengar penjelasan itu, pada akhirnya dari kelompok aliansi RT/RW tidak ada pilihan lain kecuali menerima kenaikan Rp 50 ribu selama tiga bulan terhitung mulai bulan Oktober sampai Desember tahun 2025 ini.
Untuk sementara penambahan uang intensif selama tiga bulan dari daerah sebesar lima puluh ribu sepakat kita terima, nanti di tahun 2026 kita ajukan demo lagi agar tuntutan kami bisa terpenuhi. Minimal daerah anggarkan hak intensif kami 300 ribu per bulan kita terima,” jelas Rokim salah satu ketua RT dari Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom.
Untuk diketahui , setelah selesai berorasi dan mediasi di DPRD, massa melanjutkan aksinya ke pendopo Pemkab Nganjuk guna menemui Bupati Nganjuk Marhaen Jumadi. ( Adi)
