MEMO – Dosen dari Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Universitas Gadjah Mada (UGM), Tauchid Komara Yuda, mengungkapkan bahwa penghentian sementara bantuan pangan perlu dievaluasi lebih mendalam. Menurutnya, penghentian tersebut dapat menambah beban ekonomi, terutama bagi kelompok masyarakat dengan penghasilan rendah.
“Penghentian sementara bantuan beras sosial ini sebaiknya dikaji ulang karena berpotensi merusak stabilitas sosial masyarakat,” ujar Tauchid dalam wawancara dengan Pro3 RRI, Jumat (7/2/2025).
Baca Juga: Kapolres Blitar Klarifikasi Isu Dugaan Penganiayaan Ajudan Wakapolres
Tauchid mengungkapkan, jika bantuan pangan dihentikan, hal itu dapat memicu lonjakan harga beras yang semakin menyulitkan masyarakat yang rentan. Terlebih lagi, kebijakan ini diambil menjelang bulan Ramadan dan Idulfitri, saat harga-harga kebutuhan pokok sudah dipastikan akan naik, yang tentunya akan semakin menambah beban hidup masyarakat.
“Alih-alih menghentikan bantuan, fokus intervensi harusnya diarahkan pada penguatan sistem distribusi pangan, khususnya melalui peran Bulog dalam menyerap hasil panen gabah petani,” jelasnya.
Baca Juga: Beky Herdihansah Janji Perjuangkan Harga Telur Peternak Rakyat Blitar, Siap Surati Pemerintah Pusat
Dia juga berharap pemerintah dapat mencari alternatif kebijakan lain agar stabilitas harga dan ketahanan pangan tetap terjaga. Berdasarkan data sementara, sekitar 16 juta warga diperkirakan akan kehilangan bantuan selama dua bulan mendatang.
“Angka ini sangat besar dan harus menjadi perhatian. Terutama jika penghentian bansos ini hanya didasarkan pada alasan perbaikan mekanisme distribusi,” tambahnya.
Baca Juga: Hari Raya Idul Adha, Ketua DPRD Kota Blitar Serukan Semangat Berbagi
Tauchid menegaskan, bantuan pangan beras adalah jaring pengaman sosial yang sangat penting, apalagi di tengah ketidakpastian ekonomi yang semakin meningkat. Ia juga mengingatkan bahwa fenomena penurunan status ekonomi masyarakat semakin sering terjadi akibat berbagai tekanan finansial yang ada.
