Blitar, Memo.co.id
Pasca resmi dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW), Hendi Budi Yuantoro langsung tancap gas. Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan komitmennya untuk bersinergi penuh dengan pemerintah daerah dalam mengawal program pembangunan, dengan fokus utama pada sektor ketahanan pangan dan perhatian khusus bagi dunia pers lokal.
Kembalinya Hendi ke gedung dewan untuk kedua kalinya melalui jalur PAW ini membawa warna tersendiri. Sebagai mantan jurnalis senior yang pernah menakhodai Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Blitar Raya, ia membawa perspektif baru dari ruang redaksi ke meja kebijakan parlemen.
Perkuat Ketahanan Pangan di Komisi II
Hendi mengonfirmasi bahwa dirinya akan ditempatkan di Komisi II DPRD Kabupaten Blitar, sebuah komisi yang membidangi sektor krusial termasuk pertanian dan ketahanan pangan. Sesuai dengan instruksi dan arah kebijakan PDI Perjuangan secara nasional, penguatan pangan akan menjadi prioritas utamanya dalam mengawasi dan mendorong program kerja daerah.
Menurut Hendi, penguatan sektor agraria lokal menjadi benteng pertahanan utama di tengah situasi ekonomi global yang serba tidak pasti saat ini.
”Fokus kami adalah ketahanan pangan. Kondisi ekonomi dunia saat ini masih dipenuhi tantangan besar, mulai dari konflik geopolitik atau perang, gejolak harga pangan, hingga fluktuasi nilai tukar dolar. Karena itu, masyarakat Blitar harus mampu berdikari, terutama melalui penguatan sektor pertanian dan peningkatan kapasitas produksi pangan kita,” jelas Hendi.
Jembatan Aspirasi dan Janji Sejahterakan Industri Pers
Selain urusan pangan, Hendi tidak melupakan asal-usulnya. Berbekal pengalaman bertahun-tahun sebagai kuli tinta, ia sangat memahami badai tantangan yang sedang dihadapi oleh industri media lokal saat ini, terutama pasca-adanya kebijakan efisiensi anggaran daerah yang berdampak langsung pada keberlangsungan perusahaan pers.
Mantan Ketua PWI Blitar Raya ini menegaskan pentingnya merumuskan pola kemitraan yang sehat dan saling menguntungkan antara pemerintah daerah dan media. Ia menilai, media tetap harus mempertahankan daya kritisnya, namun di sisi lain pemerintah juga perlu memberikan ruang agar ekosistem bisnis media tetap hidup.
”Saya sangat memahami kondisi teman-teman media saat ini. Jurnalis memang tetap harus kritis terhadap jalannya pemerintahan. Namun, ruang-ruang agar bisnis media tetap bisa berjalan juga perlu kita pikirkan bersama. Pembangunan daerah yang baik tidak akan pernah diketahui secara luas oleh masyarakat tanpa adanya peran penting dari jurnalis,” tutur Hendi.
Sebagai langkah konkret, dalam waktu dekat Hendi berencana membuka ruang diskusi khusus bersama para insan pers di Blitar Raya. Agenda ini bertujuan untuk menyerap langsung berbagai aspirasi serta mencari formulasi terbaik demi membangun kolaborasi yang sehat dan berkelanjutan antara pemerintah, DPRD, dan komunitas media di Kabupaten Blitar.
