MEMO, Trenggalek – Mantan napi jelang Pilkades Trenggalek. Angin segar berembus bagi para mantan pesakitan yang ingin bertarung di panggung politik tingkat desa. Panitia Khusus (Pansus) DPRD Trenggalek memastikan eks narapidana tidak kehilangan hak konstitusional mereka untuk memimpin. Langkah ini diambil guna menyelaraskan regulasi daerah dengan undang-undang desa yang baru.
Peluang emas ini terbuka lebar dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemerintahan Desa yang sedang digodok intensif. Karpet merah ini dihamparkan asalkan yang bersangkutan tidak menyandang status cekal dari pengadilan. Selama vonis hakim di masa lalu tidak memberangus hak pilihnya, pintu pendaftaran tetap terbuka lebar.
Syarat Mutlak Bebas Murni
Pihak legislatif menegaskan aturan main ini mengacu pada hukum tata negara yang berlaku nasional. Tidak ada celah bagi panitia lokal untuk menjegal seseorang hanya karena masa lalunya yang kelam.
“Hak politiknya masih utuh,” ujar pimpinan pansus setempat saat menjabarkan hak legal para mantan warga binaan tersebut.
Pernyataan tersebut mempertegas bahwa syarat paling krusial adalah rampungnya seluruh masa hukuman. Begitu ketukan palu hakim selesai dijalani secara total, status hukum mereka kembali bersih di mata administrasi negara.
Akses Gratis tiap pekan, Majalah Memo digital, e-Book Memo dan e-Course Memo Talenta , via Group WA Klikdisini, atau TELEGRAM Klikdisini
