Blitar, Memo.co.id
Kunjungan kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ke Kota Blitar membawa angin segar bagi warga setempat. Pemerintah pusat menaruh perhatian besar pada percepatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui berbagai program kemudahan dan bantuan stimulan.
Wali Kota Blitar melalui Wakil Wali Kota, Elim Tyu Samba, memberikan apresiasi tinggi atas dukungan masif dari Kementerian PKP. Ia mengungkapkan bahwa alokasi bantuan RTLH dari pemerintah pusat untuk Kota Blitar melonjak drastis dari yang semula hanya 300 unit menjadi 744 unit.
“Awalnya Kota Blitar mendapat alokasi 300 titik. Namun setelah kunjungan Bapak Menteri PKP, jumlahnya bertambah menjadi 744 titik dari pemerintah pusat. Ditambah 86 titik dari Pemerintah Kota Blitar dan tujuh titik dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga total terdapat 837 rumah tidak layak huni yang telah tertangani,” ujar Elim.
Elim menegaskan bahwa intervensi pemerintah tidak akan berhenti pada angka 837 unit tersebut. Pemerintah Kota Blitar bersama Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan berkomitmen untuk terus menyisir wilayahnya guna memastikan tidak ada warga miskin yang luput dari bantuan.
“Kami sudah berkomunikasi dengan Kepala Balai. Jika masih ada masyarakat yang rumahnya belum terdata, akan kami lakukan pendataan ulang dan kami ajukan kembali agar seluruh warga yang membutuhkan dapat memperoleh bantuan,” katanya.
Secara khusus, Elim menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Menteri PKP atas realisasi lonjakan kuota bantuan yang dinilai sangat signifikan bagi penuntasan masalah hunian di Kota Blitar.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri PKP. Bantuan yang awalnya 300 titik meningkat menjadi 744 titik, lebih dari dua kali lipat. Insya Allah Kota Blitar bisa tuntas menangani persoalan rumah tidak layak huni,” ungkapnya.
