Lebih lanjut, ia berharap dampak dari kunjungan Menteri PKP serta masifnya program bedah rumah ini tidak sekadar memperbaiki kualitas hunian, melainkan juga mampu menjadi pemantik roda perekonomian masyarakat Blitar.
Untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, seluruh dana bantuan disalurkan langsung ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) milik masing-masing penerima manfaat tanpa melalui perantara Pemerintah Kota Blitar. Mekanisme pengadaan material bangunan pun dilakukan secara terbuka sesuai dengan aturan yang berlaku.
Setiap unit RTLH mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp20 juta, dengan rincian: Rp17,5 juta untuk belanja material bangunan, Rp2,5 juta untuk upah tenaga kerja (tukang) dan kebutuhan pendukung lainnya.
Elim menjelaskan bahwa keberhasilan Kota Blitar dalam melipatgandakan kuota bantuan ini merupakan buah manis dari sinergi yang solid. Proposal pengajuan yang telah dilayangkan Pemkot Blitar sejak awal tahun direspons positif dan dikabulkan dalam jumlah yang jauh lebih besar oleh Menteri PKP.
“Ini bukan hasil kerja pribadi, melainkan sinergi antara pemerintah kota dan pemerintah pusat. Yang terpenting adalah bagaimana kami dapat memberikan pelayanan dan yang terbaik bagi masyarakat Kota Blitar,” tuturnya.
Dengan rampungnya renovasi pada 837 hunian tersebut, Pemerintah Kota Blitar optimistis target pengentasan kawasan kumuh dan rumah tidak layak dapat segera tercapai demi mendongkrak taraf hidup masyarakat.
“Harapan kami, seluruh masyarakat Kota Blitar dapat menempati rumah yang layak huni sehingga kualitas hidup, kesejahteraan, dan perekonomian masyarakat semakin meningkat,” pungkas Elim. **
