Deskripsi Banner
Deskripsi Banner
KEDIRI RAYA

Wali Kota Kediri Hadiri Rakornas Pemerintah 2026 di Sentul

A. Daroini
×

Wali Kota Kediri Hadiri Rakornas Pemerintah 2026 di Sentul

Sebarkan artikel ini
Rakornas Pemerintah 2026
  • Rakornas Pemerintah 2026. Vinanda Prameswati dan Qowimuddin menyerap arahan strategis Presiden Prabowo Subianto terkait dinamika global dan kebijakan domestik.
  • Pemkot Kediri berkomitmen melakukan sinkronisasi program daerah dengan visi nasional secara kolaboratif bersama Forkopimda.

Sinergi Kebijakan Pusat dan Daerah Perkuat Pembangunan Nasional

Pemerintah Kota Kediri menegaskan komitmennya untuk berdiri tegak lurus dengan visi pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, bersama Wakil Wali Kota Qowimuddin, menghadiri langsung Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat.

Pertemuan akbar ini menjadi kompas bagi kepala daerah dalam menavigasi kebijakan lokal agar selaras dengan agenda prioritas nasional dan tantangan global yang semakin kompleks.

Baca Juga: Perkemahan Wirakarya Jatim 2026 Hadir di Kediri Pramuka Lakukan Renovasi Tiga Rumah Warga

Rakornas yang dibuka secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini, menjadi forum strategis yang mempertemukan seluruh elemen pengambil kebijakan di Indonesia. Dalam pidatonya, Presiden menekankan pentingnya kesatuan langkah antara pusat dan daerah dalam menghadapi ketidakpastian kondisi global, sekaligus memastikan efektivitas implementasi program di tingkat akar rumput.

Menanggapi instruksi tersebut, Wali Kota Kediri yang akrab disapa Mbak Wali ini menyatakan kesiapan penuh untuk melakukan akselerasi pembangunan di Kota Kediri. Menurutnya, poin-poin yang disampaikan Presiden merupakan landasan krusial agar daerah tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan berada dalam satu irama pembangunan yang terintegrasi.

Baca Juga: Refleksi Iduladha Mbak Wali Tekankan Makna Kurban Bagi ASN Pemkot Kediri Bukan Sekadar Kerja Formalitas Masuk Pulang

“Kehadiran kami di sini adalah bentuk komitmen untuk menjalankan seluruh arahan Bapak Presiden. Pemkot Kediri siap mengintegrasikan kebijakan pusat ke dalam program kerja daerah, sehingga setiap rupiah anggaran dan setiap kebijakan yang kami ambil dapat memberikan dampak yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Vinanda di sela-sela acara.

Salah satu fokus utama yang ditekankan Vinanda adalah penyelarasan program pembangunan nasional dengan kebutuhan spesifik di daerah. Ia menyadari bahwa karakteristik Kota Kediri membutuhkan pendekatan yang tepat namun tetap selaras dengan parameter kemajuan yang ditetapkan pemerintah pusat.

Baca Juga: Mbak Wali Terima Studi Tiru NTT Pamerkan Kunci Sukses Kerajinan Tenun Tradisional Kota Kediri

Untuk memastikan keberhasilan implementasi tersebut, Vinanda menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor. Eksekusi program nasional di tingkat kota tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Sinergi ini dianggap vital, tidak hanya untuk kelancaran program pembangunan, tetapi juga untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai prasyarat kemajuan ekonomi.

“Kolaborasi bersama jajaran Forkopimda Kota Kediri akan terus kami perkuat. Kami ingin memastikan bahwa seluruh prioritas nasional, mulai dari isu ekonomi hingga kesejahteraan sosial, dapat terlaksana dengan tertib dan kondusif di wilayah kami,” tegas Wali Kota termuda di Indonesia ini.

Secara teknis, Rakornas 2026 kali ini tercatat sebagai salah satu pertemuan koordinasi terbesar. Berdasarkan laporan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, terdapat 4.011 peserta yang hadir.

Peserta ini terdiri dari perwakilan kementerian/lembaga, gubernur, bupati, wali kota, pimpinan DPRD, hingga unsur pimpinan dari TNI, Polri, serta Kejaksaan dari seluruh penjuru tanah air. Forum ini sekaligus menjadi ajang pertukaran informasi dan strategi antar-daerah untuk menjawab tantangan tata kelola pemerintahan di masa depan.