NGANJUK, MEMO – Dari catatan anggota dewan komisi l DPRD Nganjuk, Mbah Kamto,S.H, ternyata di Desa Pule Kecamatan Jatikalen terdapat ratusan rumah tidak layak huni ( RTLH) yang belum tersentuh program pemerintah.
Dari jumlah itu tersebar di tiga dusun. Yaitu Dusun Pule, Dusun Tondo Wesi dan Dusun Lengkong Geneng. Prosentase terbanyak RTLH terdapat di Dusun Pule yaitu kisaran hampir 60 % dari jumlah keseluruhan RTLH di Desa Pule.
Rata rata masih kata Mbah Kamto, rumah hunian penduduk di tiga dusun tersebut mayoritas masuk katagori rumah sangat sederhana ( RSS ). Lantai tanah, dinding rumah terbuat dari sebetan kayu usang peninggalan leluhur.
Termasuk sarana MCK tercatat belum terpenuhi katagori hidup sehat Karena sebagian masyarakat di situ jika buang air besar ada yang masih di sungai.
Dengan realita itu ditegaskan oleh politisi Partai Gerindra ini dalam waktu dekat akan koordinasi dengan dinas terkait untuk mencari solusi bagaimana agar program bedah rumah bisa masuk Desa Pule.
” Kita akan berupaya semaksimal mungkin agar ada perhatian khusus dari pemerintah daerah merealisasikan program bedah rumah bisa masuk desa Pule,” terang Mbah Kamto.
Dijelaskan pula oleh anggota dewan tiga periode ini bahwa Desa Pule adalah desa terisolir jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Nganjuk. Jarak tempuh dari kota menuju Desa Pule bisa mencapai 80 kilometer.
” Maka tidak heran kalau Desa Pule disebut desa terisolir karena letak geografisnya berada di tengah kawasan hutan. Ini perlu dapat perhatian ekstra,” imbuh Mbah Kamto.
Kepada wartawan memo.co.id Mbah Kamto berencana dalam waktu dekat ini akan tilik desa melihat satu rumah hunian milik saudara Rusmadi yang informasinya kondisi hidupnya sangat memperihatinkan.
Hal senada dikatakan Kepala Desa Pule, Luluk Mahfodhotin Zakaria saat ditemui di ruang kerjanya mengaku punya harapan besar agar pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terkait program bedah rumah dan sanitasi.
” Saya berharap perhatian pemerintah daerah untuk desa kami sama seperti desa desa lain di Kabupaten Nganjuk yang bisa dapat program bantuan dari daerah,” harapnya dihadapan para awak media.
Disinggung pemenuhan pagu pajak bumi dan bangunan ( PBB) di Desa Pule dijelaskan Kades Luluk tidak pernah nunggak. Artinya setiap tahunnya bisa terbayar lunas dengan pagu PBB kisaran Rp 54 juta pertahunnya.
” Di wilayah Kecamatan Jatikalen , Desa Pule termasuk memiliki luas wilayah desa paling luas dibanding desa lainnya. Tapi Alhamdulillah untuk pemenuhan pagu PBB tidak pernah ada masalah,” paparnya.
Ditanya wartawan juga seputar usulan yang sudah masuk Musrenbang tapi belum terealisasi sampai sekarang. Diurai oleh Kades Luluk diantaranya sisa pembangunan jalan penghubung antar desa Dawuhan – Pule dengan volume kisaran 400 m sampai saat ini belum terealisasi.
” Termasuk RTLH dan sanitasi juga penerangan jalan umum ( PJU) di sepanjang ruas jalan masuk desa melalui area hutan kami sangat perlukan. Mudah mudahan ada tanggapan dari bupati,” pungkasnya. ( Adi)
Akses Gratis tiap pekan, Majalah Memo digital, e-Book Memo dan e-Course Memo Talenta , via Group WA Klikdisini, atau TELEGRAM Klikdisini
