Jombang, Memo
Sebuah foto yang menarasikan SMKN 1 Jombang memungut uang sebesar Rp1,5 juta per siswa viral di media sosial. Pihak sekolah mengklarifikasi bahwa biaya tersebut adalah kontribusi komite sekolah yang digunakan untuk pembangunan fasilitas.
Pungutan ini menjadi sorotan setelah diunggah oleh akun Instagram @brorondm yang menampilkan tangkapan layar keluhan dari orang yang mengaku kakak ipar salah satu siswa kelas X. Dalam unggahan tersebut, ia mengeluhkan bukti pembayaran yang dianggap tidak jelas karena tidak memiliki nama sekolah, stempel, atau tanda tangan.
Baca Juga: Ormas 212 dan PSHT Gelar Doa Bersama untuk Korban Pengeroyokan di Loceret Nganjuk
Klarifikasi Pihak Sekolah
Humas SMKN 1 Jombang, Zainuri, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan hasil kesepakatan dalam rapat bersama Komite SMKN 1 Jombang dan wali murid kelas X pada Jumat (15/8/2025). “Disepakati bahwa wali murid siap membantu kontribusi komite sebesar Rp1,5 juta dan partisipasi pendidikan sebesar Rp100.000 per bulan,” kata Zainuri.
Baca Juga: Ziarah ke Makam Ayahnya, Megawati Pertegas Semangat Merawat Warisan Bung Karno
Kontribusi Komite: Uang gedung sebesar Rp1,5 juta dibayarkan satu kali.
Partisipasi Pendidikan: Biaya SPP sebesar Rp100.000 dibayarkan setiap bulan.
Menurut Zainuri, total siswa kelas X adalah 612 anak, dan jika semua membayar, dana yang terkumpul mencapai Rp918 juta. Ia menegaskan, kontribusi ini tidak mengikat, dan siswa dari jalur afirmasi atau keluarga tidak mampu tidak diwajibkan membayar. Permohonan keringanan juga tetap disetujui, bahkan untuk siswa di luar jalur afirmasi.
Baca Juga: Kapolres Blitar Klarifikasi Isu Dugaan Penganiayaan Ajudan Wakapolres
Dana yang terkumpul dikelola oleh bendahara komite dan digunakan untuk membiayai proyek yang tidak tercakup dalam Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat atau Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) dari Pemprov Jawa Timur.
Dana tersebut akan dipakai untuk pembangunan atap lapangan basket, jogging track, serta renovasi tempat parkir siswa dan guru. Sementara itu, partisipasi pendidikan bulanan digunakan untuk honor tenaga honorer dan biaya akomodasi pendamping siswa saat mengikuti lomba.
“Setahu kami tidak ada larangan (dari Dinas Pendidikan Jatim) selama tidak mengikat atau memaksa,” tandas Zainuri.
