MEMO – Istana Kepresidenan membantah isu yang menyebutkan bahwa anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkena pemangkasan hingga 50%.
Dalam pernyataan resminya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, memastikan bahwa tidak ada pengurangan sebesar itu dalam anggaran BMKG.
“Kabar tersebut tidak benar. BMKG tidak terkena efisiensi anggaran sebesar 50%. Silakan cek kembali ke BMKG untuk informasi yang lebih akurat,” ujar Hasan dalam pesan singkatnya, Selasa (11/2/2025).
Hasan menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto tidak menyasar sektor-sektor vital seperti layanan publik, gaji pegawai, maupun Bantuan Sosial (Bansos).
“Arahan Presiden adalah memangkas ‘lemak-lemak’ dalam belanja APBN, bukan mengurangi ‘otot’ atau aspek-aspek penting yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat,” lanjutnya.
Ia menegaskan bahwa meskipun ada penyesuaian dalam anggaran, tenaga dan kemampuan pemerintah tidak akan berkurang akibat kebijakan ini.
“Pemerintah tetap beroperasi dengan efisiensi yang lebih baik tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat,” tambah Hasan.
Sementara itu, BMKG mengakui adanya penyesuaian anggaran untuk tahun 2025, yang disebut mencapai hampir 50% dari pagu indikatif yang telah disahkan oleh Komisi V DPR.
Menurut Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG, Muslihuddin, pihaknya mendukung kebijakan efisiensi yang diinstruksikan oleh Presiden. Namun, ia juga mengkhawatirkan dampak dari pemangkasan ini terhadap operasional BMKG, terutama dalam hal pemeliharaan alat.
Dampak Efisiensi terhadap Operasional BMKG:
Pemeliharaan alat utama (Aloptama) untuk pemantauan cuaca, iklim, kualitas udara, gempa bumi, dan tsunami berkurang hingga 71%.
Hampir 600 sensor pemantauan gempa bumi dan tsunami berisiko tidak berfungsi akibat minimnya anggaran perawatan.
Observasi dan deteksi dini bencana dapat terganggu, yang bisa berdampak pada peringatan dini bagi masyarakat.
BMKG menegaskan bahwa alat-alat pemantauan bencana dan cuaca merupakan aset vital yang harus tetap terjaga, karena memiliki peran penting dalam mendeteksi potensi gempa bumi, tsunami, dan perubahan cuaca ekstrem.
Pihak BMKG juga menyatakan perlunya dukungan dari pemerintah untuk memastikan sistem peringatan dini tetap berjalan optimal, meskipun terjadi efisiensi anggaran.
Akses Gratis tiap pekan, Majalah Memo digital, e-Book Memo dan e-Course Memo Talenta , via Group WA Klikdisini, atau TELEGRAM Klikdisini
