MEMO – Wacana pembangunan pagar laut menuai kontroversi dan memicu perdebatan panas di tengah masyarakat serta pemerintahan. Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, mengungkapkan bahwa proyek ini menimbulkan banyak pertanyaan, terutama terkait aturan hukum yang mengaturnya. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah banyaknya pensiunan yang sebelumnya bekerja di perusahaan-perusahaan milik oligarki, yang kini turut berperan dalam proyek ini.
“Keberadaan pagar laut perlu dikaji ulang dari segi hukum. Kita harus melihat apakah ada regulasi yang membatasi seorang pensiunan untuk terlibat dalam pekerjaan semacam ini. Aturan hukumnya harus jelas agar tidak menimbulkan spekulasi,” ujar Firman dalam diskusi Dialektika Demokrasi Polemik Pagar Laut yang berlangsung di ruang PPID, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Firman juga menyoroti kurangnya transparansi dalam kebijakan ini serta mempertanyakan apakah pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat kecil.
“Jangan sampai rakyat selalu menjadi pihak yang dikorbankan. Kita tidak ingin ada skenario di mana mereka dipaksa untuk menerima kebijakan yang merugikan,” tegasnya.
