Dualisme Kepemimpinan Mengguncang Kadin Indonesia: Pertarungan Sengit Kadin: Arsjad Rasjid vs Anindya Bakrie
Siapa dan Apa
Organisasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia saat ini menghadapi krisis kepemimpinan dengan adanya dua figur yang mengklaim sebagai Ketua Umum. Arsjad Rasjid, yang masa jabatannya dijadwalkan berakhir pada 2026, bersaing dengan Anindya Bakrie, yang baru terpilih setelah Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) pada Sabtu lalu, 14 September 2024.
Kapan dan Bagaimana
Proses pemilihan Ketua Umum yang baru ini berlangsung dengan cepat. Musyawarah dimulai pada Jumat, 13 September 2024, dan berakhir keesokan harinya dengan Anindya Bakrie terpilih secara aklamasi. Munaslub ini mengundang 28 dari 34 Kadin Provinsi, yang semua sepakat memilih Anindya.
Apa Kata Para Pihak
Bambang Soesatyo, Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin, yang hadir dalam Munaslub tersebut, menegaskan bahwa pemilihan Anindya Bakrie telah sah. Menurutnya, proses tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin, dan semua yang hadir menyetujui keputusan tersebut.
Selain Bamsoet, terpilihnya Anindya Bakrie juga disaksikan oleh Wakil Ketua Kadin Erwin Aksa, pengusaha senior Nurdin Halid, dan Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani. Anindya Bakrie menyatakan bahwa terpilihnya dirinya adalah momen spesial dan bertekad untuk menjalin hubungan baik dengan pemerintah, baik dengan Presiden Joko Widodo maupun Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Apa Selanjutnya
Namun, di tengah euforia terpilihnya Anindya Bakrie, Arsjad Rasjid, Ketua Umum sebelumnya, menyatakan ketidakpuasan. Dia menilai bahwa Munaslub yang berlangsung tergesa-gesa melanggar AD/ART Kadin dan mengancam akan mengambil langkah hukum. Arsjad juga menyatakan bahwa investigasi sedang dilakukan untuk mengungkap pelanggaran-pelanggaran dalam proses tersebut.
Apa Kata Anindya Bakrie
Menanggapi tuduhan tersebut, Anindya Bakrie menegaskan bahwa Munaslub dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Ia mengklaim bahwa pemilihan ini merupakan inisiatif dari Kadin Daerah dan Anggota Luar Biasa, dan tidak bertujuan untuk menggulingkan Arsjad Rasjid. Anindya berkomitmen untuk fokus pada upaya mendukung program pemerintah dan memastikan keberhasilan APBN.
Reaksi Pemerintah
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan campur tangan dalam urusan internal Kadin. Ia menekankan bahwa masalah ini adalah urusan internal organisasi dan tidak akan mempengaruhi kebijakan pemerintah.
Krisis kepemimpinan Kadin ini mencerminkan dinamika internal yang dapat berdampak pada dunia usaha di Indonesia. Dengan berbagai pernyataan dan langkah yang diambil, situasi ini akan terus berkembang dan menjadi perhatian banyak pihak.
