Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan adanya ketidaktepatan sasaran dalam anggaran perlindungan sosial yang seharusnya ditujukan untuk mendukung rumah tangga miskin dan rentan. Dalam dekade terakhir, sekitar Rp53,7 triliun dari total anggaran perlindungan sosial ternyata lebih banyak dinikmati oleh golongan kaya, bukan oleh kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Masalah ini menimbulkan dampak negatif pada daya beli masyarakat dan berpotensi meningkatkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ketidaktepatan Sasaran Anggaran Perlindungan Sosial
Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan pentingnya peran anggaran perlindungan sosial (perlindos) dalam mendukung rumah tangga yang miskin, rentan, serta kelas menengah. Namun, Sri Mulyani juga mengakui bahwa anggaran tersebut sering kali tidak tepat sasaran.
Dalam dekade terakhir, sekitar Rp53,7 triliun dari anggaran perlindungan sosial justru dinikmati oleh golongan yang lebih kaya. Artinya, 10% dari total anggaran perlindungan sosial masuk ke tangan orang-orang kaya, bukan kepada yang seharusnya menerima.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa sejumlah bantuan sosial (bansos) sebesar Rp4,2 triliun, subsidi dan kompensasi energi senilai Rp8,5 triliun, serta pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp1 triliun, seharusnya ditujukan untuk masyarakat miskin. Namun, kenyataannya, dana tersebut lebih banyak dinikmati oleh kalangan yang lebih mampu secara ekonomi. Idealnya, bansos harusnya lebih banyak diterima oleh kelompok masyarakat yang berada pada desil 1 hingga 4, yaitu kelompok yang paling miskin.
Selain itu, anggaran subsidi yang mencakup barang-barang seperti bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan gas LPG dengan harga yang lebih rendah juga ternyata turut dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat. Sri Mulyani menambahkan bahwa ketidaktepatan sasaran ini berdampak pada perlindungan daya beli seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di kelompok kaya.
