DKPP memperkirakan lonjakan pengaduan terkait pelanggaran etik pada Pilkada 2024. Ketua DKPP, Heddy Lugito, mengungkapkan bahwa hubungan dekat antara penyelenggara pemilu dan peserta pilkada serentak dapat meningkatkan peluang pelanggaran. Selain itu, DKPP juga mengalami kekurangan anggaran dan sumber daya manusia.
Baca Juga: Beky Herdihansah Janji Perjuangkan Harga Telur Peternak Rakyat Blitar, Siap Surati Pemerintah Pusat
Faktor-faktor Penyebab dan Tantangan DKPP Menghadapi Pilkada
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) meramalkan akan ada banyak pengaduan terkait pelanggaran etik dalam Pilkada 2024 yang akan datang. Hal ini diungkapkan oleh Ketua DKPP, Heddy Lugito, dengan merujuk pada pengalaman pelaksanaan pilkada sebelumnya.
Heddy menyatakan bahwa DKPP biasanya menerima banyak pengaduan terkait pilkada. Dia menambahkan bahwa hal tersebut berkaitan dengan hubungan dekat antara penyelenggara pemilu dan peserta pilkada.
Baca Juga: Hari Raya Idul Adha, Ketua DPRD Kota Blitar Serukan Semangat Berbagi
“Karena pilkada ini, terutama pilkada serentak, mengapa jumlah pengaduan sering terjadi? Dan mengapa pelanggaran etik sering terjadi? Karena hubungan antara penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan peserta pemilu lebih dekat,” ujar Heddy.
Hubungan yang akrab ini, menurutnya, meningkatkan kemungkinan terjadinya pelanggaran. Dia menegaskan bahwa hal ini berpotensi terjadi pada Pilkada 2024 mendatang.
“Ini memungkinkan terjadinya pelanggaran etik pada saat pilkada serentak yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 27 November,” tambahnya.
