MEMO

Dana pemerintah daerah yang terparkir di bank menjadi sorotan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dengan penekanan pada perlunya percepatan pencairan untuk mendukung ekonomi lokal, Luky Alfirman, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, mengingatkan pentingnya strategi belanja yang efisien. Simak kesimpulan artikel untuk memahami urgensi akselerasi belanja daerah sebagai stimulus ekonomi.

Dana Triliunan Pemerintah Terbengkalai di Bank Lokal!

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah kembali menyoroti masalah dana pemerintah daerah yang terparkir di bank, hal ini mencuat setelah sejak tahun 2022 tidak pernah diangkat kembali saat presentasi APBN Kinerja dan Fakta.

Saat memberikan paparan kinerja APBN pada bulan Maret 2023, beliau menyatakan bahwa dana pemerintah daerah yang tersimpan di perbankan telah mencapai angka Rp 180,96 triliun, naik dari posisi pada bulan Februari 2024 yang sebesar Rp 173,84 triliun, dan jauh lebih tinggi dari posisi pada bulan Januari 2024 yang sebesar Rp 150,08 triliun.

Luky Alfirman, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, menjelaskan bahwa pembicaraan kembali mengenai dana yang mengendap di bank hanyalah sebagai pengingat kepada para kepala daerah agar segera mencairkannya untuk menggerakkan perekonomian di wilayah tersebut.

Luky menegaskan bahwa tidak ada penekanan khusus, namun mereka selalu mengingatkan kepada daerah untuk langsung mentransfer dana tersebut agar dapat menggerakkan perekonomian lokal. Ini sebagai upaya mengingatkan bahwa masih ada dana yang cukup besar yang tersimpan di perbankan daerah.

Dia juga mengakui bahwa pada awal tahun, pencairan dana daerah memang tidak bisa langsung dilakukan hingga habis. Namun, dia menekankan bahwa jumlahnya saat ini terlalu tinggi untuk hanya mengendap di bank. Menurutnya, hal ini harus mendorong daerah untuk melakukan belanja lebih banyak lagi, karena hal itu juga akan memberikan stimulus pada perekonomian daerah.

Pencairan Dana Pemerintah Daerah Jadi Fokus Utama?

Luky juga mengingatkan bahwa mekanisme belanja yang besar pada awal tahun, atau yang dikenal sebagai frontloading, sebenarnya menjadi bagian dari penilaian untuk memberikan insentif kepada daerah melalui instrumen fiskal. Oleh karena itu, jika prosesnya lambat, maka penilaian tidak akan baik.