Program makan siang gratis yang diusulkan oleh pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming telah menjadi sorotan bagi ekonom asing, yang menganggapnya meningkatkan risiko fiskal dan ketidakpastian di Indonesia.

Diprediksi bahwa program ini akan menghabiskan anggaran sebesar Rp120 triliun pada tahun pertama, dengan proyeksi meningkat hingga mencapai Rp450 triliun per tahun pada tahun 2029. Dampaknya, pemerintah memperkirakan bahwa defisit anggaran akan melebar dari 2,29 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pada tahun ini menjadi 2,8 persen dari PDB pada tahun 2025.

Menurut laporan dari Bloomberg, Fitch Ratings telah mengeluarkan peringatan mengenai meningkatnya risiko fiskal jangka menengah di Indonesia. Sementara itu, seorang ekonom dari Nomura Holdings Inc. bernama Euben Paracuelles berpendapat bahwa kebijakan populis tersebut hanya akan memberikan dampak pertumbuhan yang bersifat sementara.

Dia lebih menyarankan agar anggaran dialokasikan untuk program-program yang produktif dan pembangunan infrastruktur.

“Pemerintah baru akan menghadapi tantangan dalam mengurangi kebijakan-kebijakan populis yang diusung selama kampanye yang sengit,” ujar Paracuelles di Singapura.

Selain itu, terjadi pelemahan sebesar 0,1 persen terhadap dolar dalam nilai tukar rupiah sejak tanggal pemilihan pada 14 Februari lalu.

Menurut Kepala Utang Pasar Berkembang dari Aviva Investors Global Services Ltd. yang bernama Liam Spillane di London, skema-skema seperti ini memperbesar risiko fiskal, namun yang lebih besar lagi adalah ketidakpastian politik yang terkait.

Para ekonom asing mengamati bahwa pemimpin di Asia Tenggara semakin cenderung memberikan hadiah-hadiah untuk mendapatkan dukungan dari rumah tangga berpenghasilan rendah dan menengah, yang masih tertinggal dalam pemulihan ekonomi pasca Covid-19.

Di tengah penurunan tabungan dan inflasi yang masih tinggi, biaya hidup dan bantuan sosial menjadi fokus utama para pemilih, bahkan di negara-negara kaya seperti Singapura.

“Program seperti ini sulit untuk dipertahankan. Anda tidak dapat terus-menerus mensubsidi konsumsi,” kata seorang Ekonom Senior dari Natixis bernama SATrinh Nguyen.

Dari Indonesia hingga Thailand, Kritik dan Harapan

Agar tidak melewati batas utang yang diizinkan oleh undang-undang, kubu calon presiden Prabowo mengusulkan untuk meningkatkan subsidi pada solar dan gas. Namun, beberapa ekonom dari Bloomberg lebih khawatir terhadap rencana program bantuan tunai sebesar 10.000 baht (sekitar Rp4.376.162,7 dengan kurs 437,62 per baht) yang diusulkan oleh Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin, dibandingkan dengan program makan siang gratis yang diusulkan oleh Prabowo.