Unit Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) telah mengumumkan kebijakan harga gas yang terjangkau atau yang biasa dikenal dengan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) kepada tujuh sektor industri, yang akhirnya berdampak pada penurunan penerimaan negara.

Menurut Deputi Keuangan dan Komersialisasi, Kurnia Chairi, dampak dari kebijakan HGBT tersebut diperkirakan dapat menyebabkan penurunan penerimaan negara sekitar US$ 6 per MMBTU, melebihi US$ 1 miliar atau sekitar Rp 15,68 triliun (dengan asumsi kurs Rp 15.680 per US$).

Kurnia menyatakan, “Penurunan ini tentu saja akan terjadi secara otomatis. Saat ini kami sedang mengevaluasi dan saya perkirakan bahwa jumlah penurunan ini pada tahun 2023 dapat melebihi US$ 1 miliar.”

Evaluasi Kinerja dan Langkah Lanjutan dalam Menghadapi Dampak HGBT

Ia juga menambahkan bahwa potensi penurunan penerimaan negara karena kebijakan HGBT masih merupakan perkiraan sementara. Namun demikian, ia berharap bahwa penurunan ini dapat diimbangi dengan peningkatan kinerja dan efek multiplier yang dirasakan oleh industri yang menerima HGBT. “Kami sedang mengevaluasi untuk merumuskan kebijakan lanjutan terkait HGBT ini,” katanya.

Namun, Kurnia juga mengakui bahwa penyerapan gas bumi oleh tujuh sektor industri penerima HGBT pada tahun 2023 telah meningkat secara umum. Setidaknya, realisasi penyerapannya telah mencapai lebih dari 90% dari total alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah. “Kami sedang mengevaluasi mengapa tidak mencapai 100%, dan memang ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan,” ujarnya.

Seperti yang diketahui, tujuh sektor industri yang saat ini menikmati HGBT terdiri dari sektor industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Semuanya menerima pasokan gas dengan harga di bawah pasar, yaitu sebesar US$ 6 per MMBTU.

Evaluasi Kinerja dan Langkah Lanjutan: Menyikapi Dampak Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT)

Dengan demikian, kebijakan HGBT telah menjadi fokus utama dalam pembahasan kinerja industri gas bumi. Meskipun berpotensi menyebabkan penurunan signifikan dalam penerimaan negara, peningkatan kinerja industri dan upaya untuk memahami faktor-faktor penghambat masih menjadi prioritas.

Evaluasi terus dilakukan untuk merumuskan kebijakan yang tepat guna mengatasi tantangan ini dan memastikan kelangsungan HGBT ke depannya.