Partai Buruh menggelar kampanye besar-besaran di Pekanbaru, Riau, pada hari Selasa (31/1). Acara kampanye ini dihadiri oleh ribuan peserta dari berbagai daerah di Provinsi Riau.

Saat memberikan pidato selamat, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan target partainya dalam meraih dukungan suara. Said menyampaikan harapannya agar Partai Buruh dapat meraih 20-30 kursi dalam Pemilu 2024.

“Partai Buruh sangat yakin akan berhasil memenangkan kursi di Senayan. Ini dibuktikan dengan tingginya elektabilitas, mencapai 4.778 persen berdasarkan survei internal,” kata Said Iqbal.

Di Riau, fokus Partai Buruh adalah meraih satu kursi DPR RI dengan mengusung Yoshi Erlina di Dapil Riau 1. Selain itu, partai ini berupaya mendapatkan kursi di semua DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, dengan target 2-4 kursi per kabupaten/kota.

Partai Buruh juga menegaskan komitmennya terhadap isu penghapusan Omnibus Law UU Cipta Kerja, yang dianggapnya telah menimbulkan kekhawatiran di seluruh republik karena maraknya PHK dan minimnya pesangon.

“Partai Buruh berjanji, jika berhasil masuk Senayan, akan menyulitkan PHK. PHK hanya bisa dilakukan dengan izin negara melalui lembaga pengadilan, dan harus memberikan semua hak buruh, termasuk upah dan tunjangan lainnya selama proses tersebut,” ujar Said dengan tegas.

Penghapusan Omnibus Law dan Penolakan Impor

Apabila komitmen ini dilanggar, Said menegaskan bahwa hal itu akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak buruh, dan pihak yang bersangkutan akan dikenakan sanksi pidana. Partai Buruh juga berencana meningkatkan pesangon hingga empat kali lipat dari aturan Omnibus Law yang berlaku saat ini.

“Selanjutnya, Partai Buruh berkomitmen untuk mengakhiri sistem outsourcing yang dianggap sebagai bentuk perbudakan modern. Tidak masuk akal negara menjadi agen outsourcing dalam omnibus law. Jika Partai Buruh berhasil masuk Senayan, maka sistem kerja outsourcing akan dihapuskan,” tambah Said.

Partai Buruh juga berkomitmen untuk mengembalikan kedaulatan pangan dan reforma agraria dengan mengalokasikan 12 juta hektar tanah kepada petani. Hal ini termasuk mengembalikan tanah kepada rakyat yang tanahnya telah dirampas.

“Tidak boleh ada perkebunan sawit dan pertambangan di Indonesia yang merampas tanah petani dan rakyat,” tegasnya.

“Partai Buruh menolak impor demi membangun kedaulatan pangan, bukan hanya ketahanan pangan. Kami juga menentang konsep food estate dan lebih mendukung pengembangan pertanian hijau,” lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Penasehat Partai Buruh dan Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henri Saragih, menyampaikan komitmen partai untuk mengembangkan perkebunan dan pertanian di Riau. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat pedesaan melalui penciptaan lapangan pekerjaan.

“Dengan komitmen ini, kami berharap dapat membawa perubahan signifikan bagi rakyat Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial saat ini,” tegasnya.

Partai Buruh Riau: Mewujudkan Perubahan Signifikan untuk Indonesia

Ketua Dewan Penasehat Partai Buruh, Henri Saragih, menyampaikan komitmen partai untuk mengembangkan perkebunan dan pertanian di Riau, bertujuan memenuhi kebutuhan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui penciptaan lapangan pekerjaan.

Dengan komitmen ini, Partai Buruh berharap membawa perubahan signifikan bagi rakyat Indonesia, terutama menghadapi tantangan ekonomi dan sosial saat ini.