Korea Selatan tengah menghadapi tantangan serius dalam mengatasi permasalahan demografi, terutama dalam krisis populasi yang sedang berlangsung. Pemerintah Negeri Ginseng terpaksa melakukan langkah ekstrem dengan memberikan insentif berupa uang tunai kepada penduduknya sebagai upaya merayu agar mereka mau memperbanyak keturunan.

Sebuah laporan dari Korea Herald baru-baru ini mengungkapkan bahwa untuk setiap bayi yang lahir pada tahun 2024, pemerintah menyediakan bantuan uang tunai sebesar total 29,6 juta won (sekitar Rp350 juta) selama delapan tahun pertama kehidupan bayi tersebut.

Informasi ini dikemukakan oleh Komite Presidensial untuk Masyarakat Lanjut Usia dan Kebijakan Kependudukan.

Bantuan uang tunai ini disalurkan secara bertahap, dimulai dengan pemberian 2 juta won (sekitar Rp23 juta) kepada bayi yang baru lahir. Kebijakan tersebut kini diperluas, di mana bayi yang merupakan anak kedua dari pasangan akan mendapatkan 3 juta won (sekitar Rp35 juta), mengalami kenaikan sebesar 1 juta won dari tahun sebelumnya.

Voucher tunai ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk perawatan pasca melahirkan, biaya pengobatan, makanan, dan kebutuhan anak lainnya.

Selain itu, orang tua juga akan menerima cek bulanan setelah kelahiran bayi. Pada tahun pertama, mereka akan mendapatkan 1 juta won setiap bulan selama 12 bulan, sementara pada tahun kedua setelah kelahiran bayi, mereka akan menerima 500.000 won per bulan selama 12 bulan.

Dengan demikian, total bantuan yang diterima oleh orang tua selama dua tahun pertama kehidupan anak mereka mencapai 18 juta won. Jumlah ini mengalami peningkatan dari bantuan sebelumnya, yaitu 700.000 won per bulan pada tahun pertama dan 350.000 won per bulan pada tahun kedua.

Langkah-Langkah Terbaru Pemerintah dan Dampaknya pada Angka Kelahiran

Selain bantuan tersebut, pemerintah juga memberikan tambahan sejumlah 100.000 won setiap bulan selama delapan tahun pertama kehidupan bayi, sehingga totalnya mencapai 9,6 juta won. Biaya pendidikan di taman kanak-kanak atau pusat penitipan anak juga ditanggung oleh pemerintah, meskipun besarnya bervariasi tergantung pada pendapatan atau komposisi keluarga.