Korea Selatan tengah menghadapi tantangan serius dalam mengatasi permasalahan demografi, terutama dalam krisis populasi yang sedang berlangsung. Pemerintah Negeri Ginseng terpaksa melakukan langkah ekstrem dengan memberikan insentif berupa uang tunai kepada penduduknya sebagai upaya merayu agar mereka mau memperbanyak keturunan.

Sebuah laporan dari Korea Herald baru-baru ini mengungkapkan bahwa untuk setiap bayi yang lahir pada tahun 2024, pemerintah menyediakan bantuan uang tunai sebesar total 29,6 juta won (sekitar Rp350 juta) selama delapan tahun pertama kehidupan bayi tersebut.

Informasi ini dikemukakan oleh Komite Presidensial untuk Masyarakat Lanjut Usia dan Kebijakan Kependudukan.

Bantuan uang tunai ini disalurkan secara bertahap, dimulai dengan pemberian 2 juta won (sekitar Rp23 juta) kepada bayi yang baru lahir. Kebijakan tersebut kini diperluas, di mana bayi yang merupakan anak kedua dari pasangan akan mendapatkan 3 juta won (sekitar Rp35 juta), mengalami kenaikan sebesar 1 juta won dari tahun sebelumnya.

Voucher tunai ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk perawatan pasca melahirkan, biaya pengobatan, makanan, dan kebutuhan anak lainnya.

Selain itu, orang tua juga akan menerima cek bulanan setelah kelahiran bayi. Pada tahun pertama, mereka akan mendapatkan 1 juta won setiap bulan selama 12 bulan, sementara pada tahun kedua setelah kelahiran bayi, mereka akan menerima 500.000 won per bulan selama 12 bulan.

Dengan demikian, total bantuan yang diterima oleh orang tua selama dua tahun pertama kehidupan anak mereka mencapai 18 juta won. Jumlah ini mengalami peningkatan dari bantuan sebelumnya, yaitu 700.000 won per bulan pada tahun pertama dan 350.000 won per bulan pada tahun kedua.

Langkah-Langkah Terbaru Pemerintah dan Dampaknya pada Angka Kelahiran

Selain bantuan tersebut, pemerintah juga memberikan tambahan sejumlah 100.000 won setiap bulan selama delapan tahun pertama kehidupan bayi, sehingga totalnya mencapai 9,6 juta won. Biaya pendidikan di taman kanak-kanak atau pusat penitipan anak juga ditanggung oleh pemerintah, meskipun besarnya bervariasi tergantung pada pendapatan atau komposisi keluarga.

Dengan demikian, setiap anak yang lahir di Korea pada tahun 2024 berhak menerima tunjangan sebesar 29,6 juta won tanpa memandang kondisinya.

Meskipun para ahli sepakat bahwa bantuan uang tunai dapat memiliki dampak positif terhadap angka kelahiran, mereka juga menyoroti perlunya peningkatan publisitas dan penyederhanaan proses pengajuan.

Lee Chul-hee, seorang profesor di Fakultas Ekonomi Universitas Nasional Seoul, mengusulkan agar pemerintah membangun platform khusus untuk mengumpulkan informasi terkait kebijakan tersebut. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas informasi melalui berbagai metode publisitas seperti internet, media sosial, dan spanduk, sehingga masyarakat dapat lebih mudah memahami dan mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Korea Selatan, yang mencatatkan angka kelahiran terendah di dunia, mencerminkan kekhawatiran serius terkait permasalahan demografis. Jumlah anak yang lahir pada tahun 2019 mencapai hanya 302.676 jiwa, mengalami penurunan signifikan dari tahun 2017 sebanyak 357.771 jiwa, dan tahun 2018 sebanyak 326.822 jiwa.

Bahkan, perkiraan jumlah siswa baru di Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2024 diprediksi akan turun di bawah 400.000 siswa untuk pertama kalinya, memberikan gambaran yang mengkhawatirkan terkait rendahnya angka kelahiran di Negeri Ginseng.

Mengatasi Krisis Populasi: Korea Selatan dan Langkah-Langkah Insentif Demografi