Diskusi mengenai anggaran pertahanan belakangan ini menjadi sorotan setelah dibahas oleh para calon presiden dalam debat ketiga pada Minggu (8/1) kemarin. Salah satu poin yang menonjol dari acara tersebut adalah janji dari Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, yang berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran yang cukup besar kepada Kementerian Pertahanan guna mencapai Minimum Essential Force (MEF) atau kekuatan minimum yang diinginkan.

Janji tersebut meliputi alokasi dana sekitar 1-2 persen dari produk domestik bruto (PDB) untuk mencapai kekuatan tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk mengantisipasi potensi pertarungan global yang tengah berkembang antara Amerika Serikat (AS) dan China, serta memperkuat sistem pertahanan dalam negeri.

Baca Juga: DPR Desak BPOM Razia Kurma Berpengawet Selama Bulan Ramadhan

Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa dengan alokasi anggaran sebesar itu, jika terpilih sebagai presiden, nantinya dia berencana untuk memperoleh beberapa perangkat pertahanan termasuk rudal hipersonik, senjata siber, sensor kuantum, dan sistem senjata otonom.

Namun, data menunjukkan bahwa anggaran belanja Kementerian Pertahanan selama beberapa tahun belakangan ini cenderung fluktuatif, dengan mayoritas alokasi dana terus di bawah 1 persen dari PDB. Misalnya, pada tahun 2023, alokasi belanja Kemenhan mencapai 6,41 persen dari total belanja APBN, yang setara dengan Rp144,2 triliun dari total belanja APBN sebesar Rp2.246,5 triliun.

Baca Juga: Pengawasan Dana Desa: Hak & Kewajiban Aktif Masyarakat

Alokasi Anggaran Pertahanan Indonesia: Fakta, Tantangan, dan Janji Politik

PDB pada tahun yang sama diproyeksikan sekitar US$1,4 triliun atau setara dengan Rp21.700 triliun, sehingga anggaran pertahanan Indonesia pada tahun 2023 hanya sekitar 0,66 persen dari PDB.

Dalam beberapa tahun sebelumnya, seperti pada tahun 2022, 2021, dan 2020, alokasi anggaran Kemenhan juga relatif rendah, dengan presentase belanja yang berada di kisaran 4-5 persen dari total belanja APBN, yang jauh di bawah 1 persen dari PDB.

Namun, sejumlah pengamat, seperti Hussein Ahmad dari Imparsial, menilai bahwa peningkatan anggaran pertahanan belum menjadi hal yang mendesak. Mereka lebih fokus pada pengelolaan anggaran yang dianggap kurang disiplin, terutama dalam hal penggunaan anggaran untuk alat utama sistem senjata (alutsista).

Mayoritas anggaran dipergunakan untuk biaya kepegawaian daripada untuk alutsista yang sebenarnya lebih penting dalam peningkatan kapabilitas TNI.

Permasalahan juga muncul terkait pembelian alutsista yang rawan korupsi dan terkait dengan politik internasional, seperti larangan dari AS atas pembelian alutsista dari Rusia yang bisa menimbulkan sanksi.

Selain itu, untuk mencapai alokasi anggaran pertahanan sebesar 1-2 persen dari PDB, dibutuhkan komitmen politik dan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan anggaran, baik dari sumber APBN maupun lainnya.

Menurut sejumlah analis, peningkatan anggaran pertahanan harus sesuai dengan prioritas strategis yang telah ditetapkan, termasuk dalam hal pengadaan alutsista yang tepat sasaran dan efisiensi penggunaan anggaran.

Realitas Anggaran Pertahanan Indonesia: Antara Janji dan Kenyataan

Meskipun janji untuk meningkatkan alokasi anggaran pertahanan menjadi 1-2 persen dari PDB telah ditekankan oleh Calon Presiden Ganjar Pranowo, kenyataannya anggaran pertahanan Indonesia cenderung fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir.

Data menunjukkan bahwa alokasi anggaran Kementerian Pertahanan selalu berada di bawah 1 persen dari PDB. Namun, sejumlah pengamat menilai bahwa peningkatan alokasi anggaran belum menjadi prioritas yang mendesak.

Mereka lebih menekankan pada pengelolaan anggaran yang kurang disiplin, terutama dalam penggunaannya untuk alat utama sistem senjata. Rawannya pembelian alutsista dan keterlibatan dalam politik internasional menjadi tantangan serius terkait dengan peningkatan anggaran pertahanan.