Pemilihan Presiden 2024 menghadirkan janji manis dari para calon wakil presiden untuk memikat pemilih. Namun, analisis menyeluruh terhadap janji-janji ambisius mereka mengungkapkan keraguan akan kredibilitas dan kenyataan di balik rencana-rencana tersebut. Simak tinjauan mendalam terkait janji-janji kontroversial dalam debat terbaru.
Analisis Mendalam: Janji Ambisius Calon Wakil Presiden untuk Pemilihan 2024
Dalam Pemilihan Presiden 2024, para kandidat peserta sedang berjuang keras untuk memikat hati rakyat agar memilih mereka di Debat Calon Wakil Presiden yang digelar pada Jumat (22/12) malam. Masing-masing dari mereka berusaha memenangkan simpati masyarakat dengan menyuarakan berbagai janji dan rencana.
Salah satu calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, misalnya, di debat semalam, memberikan janji manis kepada masyarakat. Ia berencana untuk mengalokasikan dana sebesar Rp150 triliun untuk mendukung kaum muda yang ingin memulai usaha, memberikan bantuan sebesar Rp5 miliar per tahun untuk desa, mengenakan pajak pada 100 orang terkaya di Indonesia, serta mengurangi beban fiskal negara bagi rakyat menengah ke bawah. Selain itu, ia berencana membangun 40 kota selevel dengan Jakarta.
Baca Juga: Umi Sjarifah, Pemred Media Sudut Pandang Raih Anugerah INDOPOSCO atas Dedikasi Jurnalistik
Cak Imin juga berjanji untuk menyediakan pendidikan yang terjangkau dengan membebaskan pajak untuk infrastruktur pendidikan. Selain itu, ia berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa stabil di kisaran 5,6 persen.
Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, tetap berkomitmen untuk memberikan program makan siang gratis meskipun akan membutuhkan dana hingga Rp400 triliun. Ia juga berjanji untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja baru dengan melanjutkan program hilirisasi yang sudah dilakukan oleh ayahnya, Jokowi, saat ini.
Baca Juga: Kecelakaan Tragis di Lokasi Bencana Longsor, Dua Polisi Terhimpit Truk Militer
Gibran juga merencanakan untuk meningkatkan penerimaan negara dengan membentuk sebuah lembaga baru yang disebut Badan Penerimaan Negara, yang akan langsung diawasi oleh presiden.
Sedangkan calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, menjanjikan untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme agar ekonomi Indonesia bisa tumbuh hingga 7 persen dan masyarakat bisa lebih sejahtera.
Ia juga memiliki 21 program unggulan, termasuk menyediakan 17 juta lapangan kerja, memastikan setiap desa memiliki fasilitas kesehatan dan tenaga medis, serta menyediakan 10 juta hunian untuk memudahkan masyarakat memiliki rumah.
Kredibilitas dan Tantangan di Balik Janji Calon Wakil Presiden
Namun, dari berbagai janji manis yang disampaikan, ada yang dinilai sulit untuk diwujudkan. Seorang ahli ekonomi dari UI, Yusuf Wibisono, menyoroti beberapa janji yang dianggap terlalu ambisius dan mungkin hanya sekadar omong kosong.
