Pengembangan teknologi digital telah merevolusi tidak hanya kehidupan sehari-hari masyarakat, tetapi juga mengubah paradigma dalam dunia bisnis dan proses administrasi, khususnya dalam konteks pengelolaan pemerintah.
Baca Juga: Sekolah Negeri Dituntut Berinovasi di Tengah Persaingan dengan Lembaga Swasta
Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, menggarisbawahi perubahan signifikan dalam Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang kini mengalami pergeseran besar dari pendekatan tradisional menuju pendekatan berbasis teknologi.
Bagaimana penerapan teknologi digital mengubah proses belanja pemerintah dan mempengaruhi cara kerja di Kemenkeu?
Baca Juga: KPK Turun Langsung, Cek Proyek hingga Kumpulkan Pejabat Blitar Secara Tertutup
Memahami Dampak Perubahan Teknologi Digital di Kementerian Keuangan
Perkembangan teknologi digital telah merubah pola hidup masyarakat secara signifikan. Tak hanya itu, dampak teknologi digital juga telah mengubah cara berbisnis dan proses kerja secara keseluruhan, termasuk dalam urusan pembelian pemerintah.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dulu karyawannya biasanya membawa tumpukan berkas. Namun sekarang, semua dokumen tersebut telah dialihkan ke dalam format digital. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan atau Kemenkeu tidak lagi perlu menghabiskan anggaran untuk fotokopi atau mencetak dokumen.
Baca Juga: Daftar Lengkap 27 Pejabat Tulungagung Diperiksa KPK Terkait Skandal Aliran Dana Pemerasan
“Ada perubahan dalam pola pengeluaran kita. Dahulu kita memerlukan fotokopi, printer, namun sekarang sudah tidak lagi. Pengeluaran di Kemenkeu kini lebih fokus pada penggunaan teknologi,” ungkapnya dalam Indonesia Digital Summit 2023 di Four Seasons Hotel Jakarta, yang dilansir pada Rabu (29/11/2023).
Peran Teknologi dalam Merubah Pola Belanja dan Proses Bisnis Kemenkeu
Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pihaknya kini mengubah proses persetujuan yang sebelumnya menggunakan tanda tangan atau cap basah menjadi tanda tangan digital.
