Terkait pernyataan dari Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Andika Perkasa, yang mengakui adanya tekanan saat menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dalam Pilpres 2019, menunjukkan bahwa ada beban yang besar pada tanggung jawabnya.

Andika tidak merincikan lebih lanjut mengenai tekanan tersebut, tetapi dia menegaskan bahwa ia tidak akan menyerah pada tekanan tersebut demi kepentingan pasangan calon tertentu pada tahun 2019.

Dia menyatakan, “Saat itu, pada tahun 2019, saya menjabat sebagai KSAD dan saya menghadapi tekanan yang cukup signifikan.” Ujarnya hal tersebut di Media Center TPN Ganjar-Mahfud di Menteng, Jakarta Pusat, pada hari Senin (13/11).

“Saya memastikan bahwa pada tahun 2019, saya tidak pernah memberikan perintah apa pun untuk memenangkan salah satu calon pada waktu itu, meskipun tekanan yang cukup berat,” tambahnya.

Oleh karena itu, Andika berharap seluruh anggota TNI, Polri, dan ASN dapat tetap netral dan menjalankan tugas secara profesional dalam Pilpres 2024 mendatang. Mantan Panglima TNI tersebut yakin bahwa saat ini, TNI-Polri juga sedang menghadapi tekanan terkait perhelatan Pilpres 2024.

Perebutan kekuasaan dalam Pilpres 2024 resmi dimulai setelah KPU menetapkan tiga pasang calon presiden dan wakil presiden pada hari Senin (13/11).

Tekanan, Netralitas, dan Persiapan Politik Pilpres 2024: Pengungkapan Andika

Tiga pasangan calon yang telah ditetapkan adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pengundian nomor urut akan dilaksanakan pada hari Selasa (14/11) ini.

Masa kampanye dijadwalkan akan dimulai pada tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Sementara pemungutan suara dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.

Isu netralitas aparat menjadi sorotan di tengah sejumlah peristiwa pencopotan baliho dari peserta pemilu calon presiden dan wakil presiden.

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah mengingatkan terkait potensi ketidaknetralan aparat. Sejalan dengan itu, Komisi I DPR RI telah secara resmi membentuk Panitia Khusus terkait netralitas TNI. Inisiatif pembentukan Panitia Khusus ini berasal dari politikus PDIP, Utut Adianto.

Komitmen Netralitas Aparat Politik: Tanggapan dan Tindakan Terkait Sorotan Tekanan dan Keterlibatan dalam Pilpres

Pernyataan dari Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional yang mengakui tekanan saat menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dalam Pilpres 2019 memperlihatkan betapa besar beban tanggung jawabnya.

Meskipun tidak merinci tekanan yang dihadapinya, ia menegaskan tidak membiarkan tekanan tersebut memengaruhi arahannya demi kepentingan pasangan calon tertentu pada tahun tersebut. Dorongan untuk menjaga netralitas aparat TNI, Polri, dan ASN dalam Pilpres 2024 juga menjadi sorotan.

Kehadiran Panitia Khusus terkait netralitas TNI, inisiatif dari politikus PDIP, menunjukkan perhatian terhadap aspek netralitas yang krusial dalam konteks politik masa depan.