Pemerintah dan masyarakat perlu memahami bagaimana Indonesia mengelola sektor ekstraktif dan seberapa besar pendapatan yang dihasilkan darinya. Prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar 1945 menekankan bahwa manfaat dari sektor ekstraktif ini adalah kepunyaan bersama, termasuk untuk generasi yang akan datang. Oleh karena itu, penting untuk memberikan informasi yang transparan dan mudah diakses dalam upaya ini.

Lebih lanjut, Indonesia memiliki Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) yang bertujuan membantu masyarakat untuk lebih memahami tata kelola sumber daya alam dengan menyediakan data dan informasi yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Ini memungkinkan partisipasi masyarakat dalam mencegah praktik korupsi, terutama dalam sektor migas dan pertambangan.

EITI adalah standar global yang berfokus pada tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab terkait sumber daya alam, minyak, gas, mineral, dan batu bara.

Pemerintah Indonesia sepenuhnya berkomitmen untuk menjalankan EITI guna mengungkapkan semua penerimaan negara yang berasal dari sektor ekstraktif, termasuk sektor migas, mineral, dan batu bara. Dengan demikian, pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan ekstraktif dapat diawasi dan dinikmati oleh rakyat Indonesia, dan upaya ini menjadi kunci penting menuju kesejahteraan bersama.

Mengungkap Pentingnya Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) untuk Kesejahteraan

Pemikiran tentang sumber daya alam dan konflik penduduk seringkali muncul, namun kehadiran EITI dapat menjadi sarana pendidikan masyarakat tentang isu-isu tersebut. Meskipun demikian, kesadaran masyarakat sendiri untuk lebih memahami dampak lingkungan dari industri ekstraktif juga sangat diperlukan, terutama dalam konteks pertambangan, agar mereka benar-benar memahami industri ekstraktif tersebut.

Di sisi lain, jika kita membahas sektor pertambangan, pada tahun 2019 pemerintah pusat menerima pendapatan sekitar Rp160 triliun dari pertambangan dan migas. Sebagian dari pendapatan tersebut disalurkan kepada pemerintah Kabupaten dan Provinsi.

Pada tahun yang sama, pemerintah kabupaten menerima sekitar Rp1.900.000.000 dari sektor pertambangan minyak dan gas, menurut keterangan resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di kanal YouTube mereka pada Kamis (19/10/2023).

Pendapatan sebesar Rp1.900.000.000 ini dibagi secara merata kepada seluruh warga Kabupaten, termasuk anak-anak. Dengan pembagian tersebut, setiap warga mendapatkan sekitar Rp1.400.000.000. Jumlah tersebut memungkinkan Kabupaten untuk menggaji guru sekolah dasar sebesar Rp45.000.000 atau perawat sebesar Rp40.000.000 setiap bulan selama satu tahun.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menekankan bahwa pendapatan yang diterima Kabupaten dari sektor pertambangan migas harus dikelola dengan baik demi kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Pentingnya Transparansi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia