Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah melakukan analisis terhadap risiko yang terkait dengan beban pembiayaan anggaran dalam anggaran terakhir masa kepemimpinannya. Hal ini telah dijelaskan secara rinci dalam Buku Nota Keuangan bersamaan dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2024.

Untuk tahun 2024, alokasi pembiayaan anggaran telah dirancang sebesar Rp 522,8 triliun, yang terbagi menjadi pembiayaan melalui utang sebesar Rp 648,1 triliun, serta pembiayaan untuk investasi yang mencapai minus Rp 176,2 triliun.

Jumlah keseluruhan pembiayaan anggaran ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan perkiraan realisasi APBN tahun 2023 yang mencapai Rp 486,4 triliun.

Dalam Nota Keuangan tahun 2024, disebutkan bahwa kebutuhan akan pembiayaan ini merupakan bagian dari strategi pemulihan ekonomi pasca dampak pandemi Covid-19 yang telah berlangsung sejak tahun 2020. Namun, penting untuk diingat bahwa besaran pembiayaan anggaran ini juga membawa risiko terkait pengelolaan utang.

Risiko-risiko yang muncul secara langsung terhadap pengelolaan utang ini mencakup risiko tingkat bunga, risiko nilai tukar, risiko refinancing, dan risiko kekurangan pembiayaan. Ini sebagaimana dijelaskan dalam Buku Nota Keuangan dan RAPBN tahun 2024 yang diterbitkan pada Senin, 21 Agustus 2023.

Dari sudut pandang risiko tingkat bunga, pemerintah berkeyakinan bahwa dampaknya tidak akan signifikan. Hal ini didasarkan pada sejumlah indikator, salah satunya adalah Variable Rate (VR) atau rasio tingkat bunga mengambang terhadap total utang yang menunjukkan tren penurunan, bahkan hingga tahun 2024.

Pada tahun 2019, rasio VR mencapai 9,8%. Namun, pada tahun 2020, rasio VR mengalami kenaikan karena penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) kepada Bank Indonesia (BI) dalam rangka mendukung pembiayaan APBN untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Namun demikian, rasio VR yang berasal dari utang di luar SBN kepada BI hanya mencapai 8,6 persen per Juni 2023, sedangkan rasio VR secara keseluruhan sekitar 19,2 persen. Pemerintah optimis bahwa rasio ini akan mengalami penurunan dalam jangka menengah.

“Dalam jangka menengah, diperkirakan rasio VR akan terus menurun seiring dengan jatuh tempo SBN SKB II dan III yang sebagian besar akan dibiayai kembali melalui penerbitan SBN dengan tingkat bunga tetap,” demikian yang diungkapkan dalam Buku Nota Keuangan.

Langkah Strategis: Optimasi Pendanaan dan Diversifikasi Sumber Pembiayaan

Dari sisi risiko nilai tukar, pemerintah juga berpendapat bahwa dampaknya terhadap APBN tahun 2024 tidak akan signifikan. Hal ini didasarkan pada perbandingan antara utang valas atau foreign exchange (FX) terhadap total utang. Angka ini mengalami penurunan dari tahun 2019 yang mencapai 37,9% menjadi 27,5% pada Juni 2023.