Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang bernama Febrio Nathan Kacaribu telah mengemukakan pendapatnya mengenai niat PT Freeport yang merasa tidak puas dan ingin mengajukan upaya hukum lebih lanjut terhadap keputusan bea keluar yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2023.

Dalam penjelasannya, Febrio menyatakan bahwa sebenarnya PMK tersebut hanyalah bentuk dukungan dari peraturan yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 7 Tahun 2023.

Salah satu permasalahan yang diangkat dalam regulasi tersebut berhubungan dengan kewajiban membayar bea keluar sesuai dengan kemajuan pembangunan pabrik peleburan (smelter).

“Terhubung dengan penjualan produk hasil pengolahan ke negara asing, di mana diperlukan pemenuhan kewajiban bea keluar yang tarifnya berkaitan dengan tingkat perkembangan pembangunan smelter,” ujar Febrio saat memberikan keterangan pers mengenai APBN pada hari Jumat (11/8/2023).

Selain itu, Febrio juga menyebutkan bahwa PMK 71 telah disusun dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan lain yang ada, terutama terkait dengan isu ini, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2018 yang merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

“Di dalam PP 37, dijelaskan mengenai jenis-jenis penerimaan negara yang mengikuti ketentuan perundang-undangan dan dikenal sebagai prevailing yang memiliki karakter tetap untuk periode tertentu. Oleh karena itu, PMK 71 secara sesuai berada dalam kerangka PP 37 ini, sehingga tidak ada kerancuan dalam hal ini,” tambahnya.

Tentang dampak kebijakan ini terhadap penerimaan bea keluar, Febrio menegaskan bahwa hal tersebut sangat tergantung pada langkah-langkah pengembangan industri yang terdampak dan harga komoditas yang berlaku. Ia juga menyoroti bahwa tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk mendorong proses hilirisasi industri.

Perjuangan PT Freeport dalam Menghadapi Revisi Kebijakan Bea Keluar

“Tujuan utamanya adalah untuk mendukung hilirisasi, terutama dalam pembangunan smelter. Dengan demikian, penerimaan bea keluar akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan pembangunan smelter dan fluktuasi harga komoditas, ini adalah hal yang akan kita pantau,” ungkapnya.