Tantangan kuota subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik, dan LPG 3 kg kembali menjadi perbincangan. Menurut Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, pola konsumsi yang sulit dikendalikan berpotensi mengakibatkan habisnya kuota subsidi sebelum akhir tahun, serupa dengan kejadian tahun sebelumnya.
Baca Juga: Kapolres Blitar Klarifikasi Isu Dugaan Penganiayaan Ajudan Wakapolres
Kendati demikian, langkah-langkah pengendalian konsumsi diharapkan dapat menghindari potensi krisis kuota seperti sebelumnya.
Pola Konsumsi Sulit Dikendalikan, Potensi Krisis Kuota Subsidi Muncul Kembali
Direktorat Jenderal Anggaran di bawah Kementerian Keuangan memproyeksikan bahwa pada tahun ini, kuota subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik, dan tabung gas LPG 3 kg akan terpakai habis sebelum akhir tahun. Dengan kata lain, ada kemungkinan kuota subsidi akan terlampaui, seperti yang terjadi pada tahun 2022.
Baca Juga: Beky Herdihansah Janji Perjuangkan Harga Telur Peternak Rakyat Blitar, Siap Surati Pemerintah Pusat
Isa Rachmatarwata, sang Direktur Jenderal Anggaran, menjelaskan bahwa risiko kemungkinan melebihi kuota subsidi ini masih disebabkan oleh pola konsumsi yang masih sulit dikendalikan dengan optimal, seperti yang terjadi pada tahun lalu. Oleh karena itu, ia mengusulkan adanya langkah-langkah pengendalian konsumsi kepada pihak berwenang.
“Dalam hal risiko melampaui kuota subsidi dan kompensasi untuk BBM, LPG, dan listrik, kami tetap memantau hal ini dengan cermat, karena memang terdapat potensi untuk itu,” ujar Isa saat ditemui dalam konferensi pers mengenai APBN pada hari Jumat (11/8/2023).
Baca Juga: Hari Raya Idul Adha, Ketua DPRD Kota Blitar Serukan Semangat Berbagi
“Kami terus berkolaborasi dengan badan usaha, terutama Pertamina dan PLN, untuk mengatur volume BBM dan listrik yang menerima subsidi agar dikonsumsi dengan bijak,” lanjutnya.
Khusus untuk BBM, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang berada di bawah Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga telah mengeluarkan proyeksi yang serupa.
Proyeksi BBM dan Solar Subsidi: Tersalurkan Hampir Setengah dari Kuota
Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dari kuota yang ditetapkan untuk Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite sebesar 32,56 juta kilo liter (KL) untuk tahun ini, telah tersalurkan sekitar 28,45% atau sekitar 9,2 juta KL hingga bulan April 2023.
Sementara itu, untuk Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) atau Solar subsidi, yang memiliki kuota 17 juta KL untuk tahun 2023, telah tersalurkan sekitar 30,92%. Dengan demikian, total penyaluran Solar subsidi hingga tanggal 23 April 2023 mencapai sekitar 5,2 juta KL.
Meskipun demikian, Isa tetap optimistis bahwa peningkatan kuota subsidi BBM, listrik, dan LPG 3 Kg tidak akan mempengaruhi kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seperti yang terjadi pada tahun 2022, di mana pemerintah harus menaikkan harga BBM bersubsidi. Ini disebabkan oleh harga bahan baku komoditas yang saat ini relatif rendah.
“Sejauh ini, kami memperkirakan bahwa situasinya masih netral karena harga-harga BBM dan bahan baku untuk produksi listrik tahun ini lebih rendah daripada yang telah diproyeksikan pada saat penyusunan APBN. Namun, kami akan tetap memantau perkembangannya,” tegas Isa.
Yang pasti, ia berharap semua pihak akan menjaga konsumsi BBM, listrik, dan LPG sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan ekonomi mereka. Dengan langkah pengendalian konsumsi yang lebih baik, diharapkan kuota subsidi tidak akan terlampaui pada tahun ini.
Potensi Kehabisan Kuota Subsidi: Tantangan Konsumsi BBM, Listrik, dan LPG di Tahun 2023
Pentingnya menjaga konsumsi BBM, listrik, dan LPG sesuai dengan kebutuhan dan daya beli menjadi pesan penting dari Isa. Diharapkan, langkah pengendalian konsumsi yang lebih baik akan mencegah terulangnya krisis kuota seperti sebelumnya, dan berpotensi menjaga stabilitas ekonomi serta anggaran negara pada tahun 2023.
