Example floating
Example floating
Berita Kediri

Siswa Pemegang Kartu KIP Kena Pungli , Dewan Geram Siap Sidak

×

Siswa Pemegang Kartu KIP Kena Pungli , Dewan Geram Siap Sidak

Sebarkan artikel ini
siswa penerima KIP
Example 468x60

siswa penerima KIP

NGANJUK, MEMO.CO.ID –
Praktek pungli di lembaga pendidikan milik pemetintah setingkat SMP di Kabupaten Nganjuk luput dari pengawasan.

Pihak penyelenggara pendidikan dalam menjalankan prakteknya tidak pandang bulu. Tidak ada pemetaan untuk wali murid miskin dan mampu semua dihantam kromo.

Terbukti seperti yang terjadi di SMP Negeri 1 Tanjunganom, ada sejumlah siswa yang memiliki Kartu Indonesia Pintar ( KIP ) diperlakukan sama dengan siswa mampu.Artinya tidak ada pengecualian semua terjaring sebagai obyek profit lembaga sekolah.

Dari data yang dihimpun, jenis pungli di sekolah favorit tersebut adalah pembelian tiga setel kain seragam dan satu kaos seragam dengan biaya mencapai satu juta rupiah. Belum termasuk ongkos jahit, maka total biayanya bisa mencapai Rp 1,5 juta.

Bagi wali siswa yang mampu jelas tidak merasa berat. Tapi untuk kalangan buruh tani atau pekerja keras dan pedagang keliling akan merasa terbebani.

Seperti pengakuan Said,45, salah satu wali siswa yang berprofesi sebagai pedagang pentol keliling asal Desa Jogomerto Kecamatan Tanjunganom dengan biaya sebesar itu dirasa oleh dia sangat berat. Karena penghasilan setiap harinya diakuinya hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan dapur.

” Pagi saya jualan pentol keliling kalau malam buat batu bata alhamdulillah bisa untuk mencukupi kebutuhan dapur dan uang saku anak ,” akunya polos.

Potret kemiskinan seperti yang dialami Said dimata lembaga sekolah tidak akan mampu merubah kebijakan yang sudah ditetapkan alias harga mati. Tidak berlaku dispensasi bagi siswa yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP).

” Anak saya memiliki kartu KIP sudah sejak duduk dibangku sekolah dasar. Setiap bulanya dapat bantuan dari pemerintah,” terangnya juga.

Menilik fakta seperti itu ada kemungkinan besar masih banyak siswa miskin yang memiliki kartu KIP yang diperlakukan sama seperti yang dialami Said.

Sementara itu dikatakan Sunaryo salah satu anggota DPRD Nganjuk dari komisi lV sangat menyayangkan dengan kebijakan sekolah seperti itu. ” Ini wajib ditertibkan dalam waktu dekat komisi lV akan sidak,” terangnya. (adi)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.