Memo, Jakarta — Asosiasi Pengusaha Catfish Indonesia (APCI) melayangkan kritik tajam terkait implementasi pengadaan bahan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Para pelaku usaha perikanan menilai pengelola dapur umum cenderung hanya mengutamakan faktor harga murah, sehingga produk komoditas ikan lokal kerap kalah saing dan terpinggirkan.
Ketua APCI, Susilo Hartoko, mengungkapkan bahwa saat ini banyak dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak berani mengambil komitmen kontrak jangka panjang dengan para pembudi daya ikan. Akibatnya, kepastian pasokan protein hewani dari sektor perikanan darat dan laut dalam program strategis tersebut menjadi terhambat.
Menanggapi kondisi ini, para pengusaha mendesak pemerintah agar menerapkan regulasi yang lebih mengikat, termasuk aturan wajib serap produk perikanan lokal bagi setiap dapur MBG serta ancaman sanksi bagi pengelola yang mengabaikannya. Langkah tegas tersebut dinilai penting untuk melindungi kesejahteraan petani ikan sekaligus menjaga kestabilan rantai pasok pangan nasional.
Tantangan Pasokan Perikanan di Dapur MBG
Faktor Harga Murah: Pengelola dapur umum lebih memprioritaskan harga terendah ketimbang kepastian kualitas dan keberlanjutan pasokan lokal.
Absennya Kontrak Jangka Panjang: Minimnya keberanian pengelola dapur untuk mengikat kontrak rutin dengan pembudi daya ikan lokal.
Risiko Komoditas Lokal: Produk ikan dalam negeri berpotensi kalah saing jika tidak ada intervensi kebijakan yang tegas dari pemerintah.
Tuntutan Sanksi Tegas: Desakan pemberlakuan sanksi bagi dapur MBG yang mengabaikan penyerapan produk pangan hasil perikanan nusantara.
Di sisi lain, para pemangku kepentingan berharap pemerintah pusat dapat segera memetakan skema distribusi yang adil. Dengan adanya kepastian kontrak pasokan yang transparan, program pemenuhan gizi anak bangsa ini diyakini mampu berjalan optimal sekaligus memberdayakan perekonomian para pembudi daya ikan di berbagai daerah.












