Blitar, memo.co.id
Polres Blitar memperkuat sinergi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Blitar melalui kegiatan pendampingan dan sosialisasi hukum terkait pengelolaan dana hibah. Langkah ini dilakukan untuk mencegah potensi penyimpangan anggaran sekaligus memastikan penggunaannya sesuai ketentuan.
Dalam kegiatan tersebut, Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Blitar memberikan pemahaman hukum kepada jajaran KONI, terutama mengenai potensi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah.
Materi sosialisasi mencakup seluruh tahapan pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban hingga pelaporan.
Kanit Tipikor Polres Blitar, Ipda Yuni Erfandianto, mengatakan keterlibatan kepolisian merupakan bentuk dukungan preventif agar pengelolaan dana hibah KONI berjalan sesuai aturan.
“Kami dari Unit Tipikor Satreskrim Polres Blitar sengaja diundang KONI Kabupaten Blitar untuk memberikan sosialisasi dan juga penyuluhan hukum, khususnya terkait masalah tindak pidana korupsi,” ungkap Ipda Yuni.
Menurutnya, pengawasan dari aspek hukum perlu dipahami sejak tahap perencanaan hingga pelaporan. Dengan begitu, setiap proses penggunaan anggaran dapat berjalan tertib dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Ia menegaskan, Polres Blitar siap mendukung KONI melalui penyuluhan dan pendampingan hukum, khususnya berkaitan dengan penggunaan dana hibah yang telah dikucurkan pemerintah.
“Yang jelas, terkait sinergi ini kami 100 persen membantu dalam penyuluhan hukum. Terutama agar dana hibah yang sudah dikucurkan bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.
Melalui sinergi tersebut, Polres Blitar berharap jajaran KONI Kabupaten Blitar semakin memahami aturan dalam pengelolaan anggaran. Upaya pencegahan ini sekaligus diharapkan mendorong terciptanya tata kelola dana hibah yang transparan, tertib administrasi, dan akuntabel.
Dengan demikian, dana hibah yang dialokasikan untuk mendukung pembinaan dan prestasi olahraga dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya serta dipertanggungjawabkan secara hukum.**
